BPJS Kesehatan Siapkan Langkah Strategis untuk Hadapi Pemerintahan Baru

Photo Author
Stefy Thenu, Suara Pembaruan
- Rabu, 25 September 2024 | 16:36 WIB
Dirut BPJS kesehatan Abdul Ghufron Mukti saat talkshow media workshop BPJS Kesehatan di Jakarta.
Dirut BPJS kesehatan Abdul Ghufron Mukti saat talkshow media workshop BPJS Kesehatan di Jakarta.


 

Jakarta, SUARA PEMBARUAN
Menghadapi pemerintahan baru, BPJS Kesehatan telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan Program JKN.


Melalui penguatan cadangan dana JKN yakni pengelolaan aset dan likuiditas yang lebih optimal, serta kerja sama erat dengan pemerintah, menjadi kunci utama dalam mendukung kesinambungan Program JKN.

 

“Salah satu tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan adalah meningkatnya kasus penyakit
berbiaya katastropik, seperti hipertensi, diabetes, dan kanker, yang pada 2023 mencapai Rp34,7
triliun. Untuk mengatasi hal ini, BPJS Kesehatan tengah gencar menyosialisasikan skrining
kesehatan secara dini dan mengelola penyakit kronis melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), yang menyediakan layanan khusus bagi penderita diabetes dan hipertensi,” papar  Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam Media Workshop bertajuk “Potret Satu Dekade Perjalanan Membangun Indonesia Sehat dan Menjaga Keberlangsungan Program JKN pada Pemerintahan Baru” Rabu (25/9).

Ghufron menegaskan, pencapaian penting selama 10 tahun penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN).


Per 1 September 2024, lebih dari 277 juta jiwa atau 98,67 persen penduduk Indonesia telah
terdaftar sebagai peserta JKN. Capaian ini sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia, dalam satu dekade.

"Jika dibandingkan dengan capaian UHC di negara lain, seperti Korea Selatan, memerlukan 12 tahun untuk mencapainya,” ungkap Ghufron.


Ghufron juga menjelaskan, dalam upaya menjaga keberlanjutan Program JKN, BPJS Kesehatan
terus memperkuat kemitraan dengan 23.294 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 3.140
fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).


BPJS Kesehatan juga memperluas layanan kesehatan di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS) di wilayah
Tertinggal, Terdepan, dan Terluar.


"Pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan per tahun, dan pada 2023 jumlahnya meningkat menjadi 606,7 juta pemanfaatan per tahun, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan setiap hari. Hal ini
membuktikan bahwa masyarakat semakin memanfaatkan akses kesehatan yang disediakan oleh
JKN,” tambahnya.


Inovasi teknologi menjadi kunci peningkatan layanan, Ghufron menuturkan melalui Aplikasi Mobile JKN memungkinkan peserta untuk mengambil antrean online, mengubah data, hingga mencari informasi.


Hal ini sejalan dengan transformasi mutu layanan BPJS Kesehatan, dengan memberikan
layanan yang semakin mudah, cepat, dan setara bagi seluruh peserta JKN.


Keberhasilan Program JKN, kata dia, menarik minat banyak negara untuk mempelajari sistem
penyelenggaraan Program JKN. Negara-negara seperti Inggris, Korea Selatan, dan Malaysia.

Halaman:

Editor: Stefy Thenu

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

GMTD Perkuat Peran Kader Posyandu di Makassar

Sabtu, 27 Juni 2026 | 22:47 WIB
X