Diplomasi Kuat Butuh Otot Militer: ISI Dorong Autonomi Strategis Indonesia di Tengah Geopolitik Global

Jakarta, SUARA PEMBARUAN - Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), lembaga kajian strategis independen yang fokus pada isu pertahanan dan keamanan, menggelar acara Networking Iftar bersama jurnalis serta pimpinan redaksi media nasional di Jakarta.

Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus forum diskusi mendalam mengenai tantangan kebijakan luar negeri, pertahanan, dan ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik dunia yang kian kompleks dan tidak menentu.

Dalam forum tersebut, ISI menyoroti kecenderungan pergeseran global menuju pendekatan realisme. Situasi ini dinilai menuntut Indonesia memperkuat konsep “autonomi strategis” sebagai fondasi menjaga kelangsungan negara.

Dewan Penasihat ISI, Muhammad Hadianto, menegaskan bahwa diplomasi dan kekuatan pertahanan tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, diplomasi tanpa dukungan kekuatan militer akan melemahkan posisi tawar Indonesia di arena internasional.

Meski aliansi menjadi kebutuhan di tengah ketidakpastian global, Indonesia tetap harus menempatkannya secara kontekstual, pragmatis, dan berbasis kepentingan nasional.

Diskusi juga menyoroti peran Indonesia sebagai anggota pendiri Board of Peace (BoP), yang piagamnya ditandatangani di Davos pada Januari 2026. Direktur Riset ISI, Ian Montratama, memaparkan tiga alasan utama keterlibatan tersebut.

Pertama, sebagai wujud amanat konstitusi untuk turut menghapus penjajahan di dunia. Kedua, kebuntuan diplomasi global, di mana berbagai resolusi PBB sejak 1965 belum berhasil menciptakan perdamaian berkelanjutan bagi Palestina. Ketiga, urgensi kemanusiaan akibat krisis di Gaza yang membutuhkan solusi cepat.

BoP dinilai dapat menjadi instrumen konkret mendorong two-state solution sekaligus menjaga keseimbangan diplomasi global agar tidak didominasi satu kekuatan.

Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui rencana pengiriman 8.000 personel dalam misi Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza, di mana Indonesia dipercaya memegang posisi Wakil Komandan Operasi.

Di bidang pertahanan domestik, ISI menekankan pentingnya transformasi menuju budaya maritim melalui modernisasi alutsista strategis, khususnya untuk menjaga kedaulatan di Zona Ekonomi Eksklusif dan wilayah Natuna.

Upaya ini didukung pengembangan Batalyon Teritorial Penyangga berbasis sistem pertahanan rakyat semesta guna memperkuat logistik daerah, mulai sektor kesehatan hingga ketahanan pangan.

Selain itu, kajian ekonomi strategis turut membahas Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut dinilai membuka peluang besar karena mengamankan tarif nol persen bagi lebih dari 1.800 produk unggulan Indonesia.

Diversifikasi kerja sama internasional serta penguatan industri pertahanan berbasis TKDN juga dianggap penting untuk menghindari ketergantungan pada satu pemasok.

Direktur Kerja Sama ISI, Aisha R. Kusumasomantri, berharap sinergi dengan media dapat meningkatkan literasi publik terkait isu strategis. Forum ini pun mendapat respons positif dari peserta, yang sepakat memperkuat kolaborasi dalam mengawal kebijakan luar negeri dan pertahanan nasional.*