Rencana 8.000 Pasukan RI ke Gaza Bikin Faksi Kanan Israel Panik, Dinilai Hambat Agenda Aneksasi

Jakarta, SUARA PEMBARUAN  — Rencana Indonesia mengirim hingga 8.000 personel pasukan perdamaian ke Gaza disebut berpotensi memicu kekhawatiran kelompok garis keras di Tel Aviv.

Kehadiran pasukan tersebut sebagai bagian dari International Stabilisation Force (ISF) dinilai dapat melemahkan dominasi Israel Defense Forces dalam skenario pengosongan wilayah Palestina.

Pengamat militer sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai agenda utama kelompok sayap kanan Israel adalah membangun kembali permukiman Yahudi di wilayah Gaza. Menurutnya, kehadiran ribuan personel Tentara Nasional Indonesia akan menjadi hambatan langsung terhadap rencana tersebut.

“Tujuan akhir mereka jelas, yakni mendirikan kembali permukiman di Gaza. Kehadiran 8.000 tentara Indonesia menjadi antitesis dari skenario itu,” ujarnya, Senin (16/2).

Khairul menegaskan, kehadiran pasukan asing—terutama dari negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel—akan menjadi penghalang secara fisik maupun politik terhadap ambisi tersebut.

Ia mengutip laporan intelijen yang disampaikan The Guardian, yang menyebutkan bahwa pasukan Indonesia direncanakan ditempatkan di wilayah selatan Gaza, tepatnya di antara Rafah dan Khan Younis. Secara strategis, lokasi tersebut dianggap sebagai choke point penting.

“Kehadiran ribuan personel di koridor ini akan memutus rantai kendali Israel sekaligus mencegah manuver pengusiran warga,” jelasnya.

Ia menambahkan, peran TNI di lapangan tidak hanya sebatas menjaga stabilitas, tetapi juga menjadi simbol batas wilayah yang secara de facto menegaskan bahwa Gaza merupakan wilayah rakyat Palestina, bukan tanah kosong yang dapat diklaim sepihak.

“Inilah tembok geopolitik yang membuat kelompok kanan Israel merasa terancam,” kata Khairul.

Dalam laporan 10 Februari, The Guardian bersama Radio Publik Israel mengungkap adanya penolakan kuat dari tokoh-tokoh garis keras Israel terhadap rencana kehadiran TNI. Penolakan tersebut, menurut Khairul, sejalan dengan opini Moshe Phillips di The Jerusalem Post pada 27 November 2025.

Sebagai pimpinan Americans For A Safe Israel, Phillips menyebut rencana pengiriman pasukan Indonesia sebagai “kesalahan strategis” bagi Israel. Ia bahkan secara terbuka meminta agar pasukan Indonesia tidak dikerahkan karena dianggap membawa agenda politik yang pro-Palestina.

Khairul menilai fakta tersebut membantah anggapan sebagian pihak di dalam negeri yang menyebut langkah Indonesia sebagai bagian dari “jebakan” Amerika Serikat. Menurutnya, penolakan keras dari kelompok garis keras Israel justru menunjukkan bahwa rencana ini berpotensi mengganggu kepentingan mereka.

Rencana pengiriman pasukan Indonesia ini disebut memicu kekhawatiran di kalangan faksi kanan, termasuk dalam koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang menilai kehadiran TNI dapat membatasi ruang gerak Israel di Gaza.