Skandal Kuota Haji Makin Melebar: KPK Periksa 10 Bos Travel, Isyarat Tersangka Makin Dekat

Jakarta, SUARA PEMBARUAN - KPK kembali memperluas penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 di era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Lembaga antirasuah itu memeriksa 10 pimpinan travel haji untuk menelusuri dugaan transaksi kuota tambahan yang disebut diperjualbelikan.

Pemeriksaan yang digelar pada Senin, 17 November 2025, di Gedung Merah Putih KPK ini menandai fase baru skandal yang menyeret sejumlah pejabat Kemenag dan menguatkan sinyal calon tersangka.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut para saksi berasal dari sejumlah perusahaan penyelenggara ibadah haji. Mereka didalami terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam distribusi kuota haji Indonesia.

Kasus ini bermula dari tambahan kuota 20 ribu jamaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi pada 2023.

Informasi tersebut disebut dimanfaatkan sejumlah asosiasi travel untuk meminta porsi kuota khusus dinaikkan, bahkan disinyalir melebihi batas 8 persen.

KPK menemukan adanya rapat yang menyepakati pembagian kuota tambahan menjadi 50 persen reguler dan 50 persen khusus.

Kesepakatan itu tercantum dalam SK Menag Nomor 130 Tahun 2024. KPK juga tengah menelusuri dugaan setoran dari pihak travel kepada oknum Kemenag. Potensi kerugian negara diperkirakan melampaui Rp1 triliun.

Untuk mendalami kasus, KPK menggeledah rumah Yaqut, sejumlah kantor Kemenag, kantor asosiasi travel, hingga lokasi lain yang terkait.

Yaqut, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz, serta bos Maktour Fuad Hasan Masyhur telah dicegah ke luar negeri.

KPK mengisyaratkan akan segera menetapkan tersangka yang diduga memainkan diskresi hingga menimbulkan kerugian negara. Lebih dari 300 PIHK telah diperiksa dari berbagai daerah.

Selain KPK, Pansus Angket Haji DPR juga menyoroti pembagian kuota tambahan yang dianggap melanggar proporsi reguler–khusus.

Hingga kini, penyidikan masih berjalan dan pemeriksaan para petinggi travel menjadi langkah penting untuk mengurai dugaan korupsi kuota haji.