Ledakan ranjau darat yang melukai lima tentara Thailand di wilayah perbatasan kembali membuka luka lama antara Bangkok dan Phnom Penh. Respons cepat pemerintah Thailand dengan mengusir Duta Besar Kamboja serta menarik diplomatnya dari ibu kota Kamboja menandai babak baru ketegangan di kawasan yang dikenal sebagai “Segitiga Zamrud” — wilayah strategis yang menyimpan nilai historis tinggi dan potensi militer besar.Baca Juga: Pasca Bentrokan Ormas di Acara Dakwah HRS, Polda Jateng Ajak Semua Pihak Jaga Kondusivitas
Ketegangan ini bukan sekadar pertikaian dua negara, karena telah mengancam stabilitas kawasan Asia Tenggara yang selama ini dibingkai dalam semangat damai ASEAN. Saat dua negara anggota terlibat konflik terbuka, pertanyaannya bukan hanya “siapa salah, siapa benar,” melainkan: apakah ASEAN mampu menegakkan prinsip kolektifnya saat anggotanya berseteru di medan bersenjata?Baca Juga: Jawa Timur Siap Sukseskan Peremajaan Tebu Rakyat, Produksi Gula Nasional 51,87% Dihasilkan Jatim
Insiden terbaru terjadi di dekat kuil Tamuan — situs kuno yang telah lama menjadi titik gesekan teritorial. Versi dari masing-masing pihak berbeda. Thailand menuduh militer Kamboja melanggar pagar berduri dan melepas tembakan terlebih dahulu, sedangkan Kamboja mengklaim hanya membela diri dari agresi pihak Thailand.Baca Juga: Pertamina Dorong Inovasi Pangan dan Kemandirian Perempuan Lewat Olahan Bandeng Presto
Retorika ini mengingatkan kita pada konflik serupa belasan tahun silam, yang pernah menewaskan sejumlah prajurit di kedua belah pihak. Meski sempat mereda, api konflik itu rupanya hanya tertimbun abu, menunggu momen untuk menyala kembali. Dan kini, nyala itu mulai menjalar, dengan dampak potensial yang jauh lebih besar di tengah lanskap geopolitik Asia Tenggara yang makin kompleks.Baca Juga: Pemprov Bengkulu Programkan Enggano Mandiri Ekonomi dan Ketahanan Pangan
Perbandingan kekuatan militer Thailand dan Kamboja menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Thailand menempati peringkat ketiga militer terkuat di ASEAN setelah Indonesia dan Vietnam, dengan pasukan darat, laut, dan udara yang relatif modern dan aktif dalam kerja sama militer internasional.Baca Juga: Prevalensi Stunting di Provinsi Bengkulu Ditarget Satu Digit
Sementara itu, Kamboja, dengan jumlah personel aktif hanya sekitar 100.000 dan tanpa pasukan cadangan, masih mengandalkan alutsista tua peninggalan era Soviet dan Cina. Bahkan modernisasi tank yang dilakukan baru-baru ini hanya sebagian kecil dari kebutuhan aktual. Angkatan laut Kamboja praktis lemah, namun secara politik tetap merasa percaya diri berkat dukungan diam-diam dari Beijing.Baca Juga: UMKM Sleman Siap Jadi Garda Depan Program Makan Bergizi Gratis, Dorong Gizi Baik dan Ekonomi Lokal
Inilah yang memperumit peta ancaman. Ketidakseimbangan militer tidak otomatis menjamin dominasi satu pihak. Dukungan asing, kedekatan strategis dengan Cina, serta keberadaan simbolik situs budaya membuat konflik ini lebih rawan menyulut eskalasi regional daripada sekadar pertikaian dua negara.Baca Juga: Penyidik Kejati Bengkulu Tetapkan Lima Pengusaha Batubara Tersangka Dugaan Korupsi Rp 500 Miliar
Konflik Thailand-Kamboja harus dibaca sebagai ujian besar bagi ASEAN. Organisasi ini dibentuk di atas semangat persahabatan, non-intervensi, dan kerja sama regional. Namun realitas geopolitik kini menantang prinsip-prinsip tersebut. Saat dua anggota berkonflik bersenjata, apakah ASEAN cukup relevan untuk turun tangan?Baca Juga: Bocah Diduga Curi Uang Saat Ngamen di Dalam Mobil, Aksi di Cikupa Tangerang Viral di Media Sosial
Sejumlah pengamat menilai bahwa ASEAN terlalu lamban dan ragu-ragu menghadapi konflik internal. Alih-alih menjadi fasilitator perdamaian, ASEAN justru kerap memilih posisi "penonton" demi menjaga citra netralitas. Padahal, tanpa keberanian untuk bertindak, ASEAN hanya akan menjadi klub diplomatik tanpa pengaruh nyata.Baca Juga: Erika Carlina Resmi Polisikan DJ Panda atas Dugaan Ancaman: Proses Hukum Tetap Berlanjut Meski Tengah Hamil
Situasi ini mendesak para pemimpin ASEAN untuk menegaskan kembali mekanisme penyelesaian konflik internal. Perlu adanya forum darurat yang mampu menghadirkan mediasi aktif, bukan sekadar deklarasi normatif.Baca Juga: Menjawab Polemik Satria Arta Kumbara, Menkumham Tegaskan WNI Otomatis Gugur Jika Jadi Tentara Asing
Jangan salah menilai: konflik Thailand-Kamboja bukanlah masalah dua negara saja. Ia punya potensi merembet menjadi ketegangan yang melibatkan aktor besar seperti Cina dan Amerika Serikat, mengingat keterkaitan strategis kedua negara dengan kekuatan global tersebut.Baca Juga: Budi Gunawan Soroti Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Desa, Sejalan dengan Program 80.000 Koperasi Prabowo
Jika dibiarkan tanpa penanganan, bukan tidak mungkin krisis ini akan memperbesar ketidakstabilan di Laut Cina Selatan, memperuncing polarisasi militer di kawasan, dan mengganggu integrasi ekonomi regional. Padahal, ASEAN sedang menggagas berbagai agenda besar seperti perdagangan bebas, kerja sama digital, dan ketahanan pangan. Semua itu bisa goyah hanya karena satu bara kecil yang tak segera dipadamkan.Baca Juga: Dihadapkan pada Kasus Hak Cipta, Lesti Kejora Tetap Percaya Diri Nyanyikan Lagu Orang Lain
Saat ini, penduduk sipil di wilayah konflik mulai mengungsi. Ketegangan militer meningkat. Retorika nasionalistik menguat di kedua belah pihak. ASEAN tidak bisa lagi berlindung di balik prinsip non-intervensi. Sudah waktunya organisasi ini menghidupkan kembali ASEAN Troika, atau membentuk tim mediasi khusus yang bisa bekerja cepat, diplomatis, dan netral.Baca Juga: Sindiran Tajam Ferry Irwandi untuk Deddy Corbuzier soal Vonis Tom Lembong: “Delapan Tahun Lagi, Siapa Tahu?”