Jakarta, SUARA PEMBARUAN – Dugaan penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan kembali menjadi sorotan di DPR RI. Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, meminta pemerintah segera membentuk satuan tugas (Satgas) gabungan untuk memberantas praktik mafia BBM yang dinilai merugikan nelayan, terutama di kawasan Pantai Utara (Pantura).
Usulan tersebut disampaikan Firman dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan. Menurutnya, program penyediaan solar dengan harga khusus bagi nelayan tidak akan efektif apabila distribusinya masih bocor dan dimanfaatkan oleh oknum maupun jaringan mafia.
Firman menegaskan perjuangan pemerintah dan DPR dalam menghadirkan subsidi bagi nelayan tidak boleh berakhir sebagai keuntungan bagi pihak yang menyalahgunakan distribusi BBM.
Ia menjelaskan, perbedaan harga antara solar bersubsidi untuk nelayan dengan BBM industri menjadi salah satu faktor yang memicu praktik penyelewengan. Selisih harga tersebut, kata dia, membuka peluang bagi pelaku untuk mengalihkan pasokan solar subsidi ke sektor industri demi memperoleh keuntungan lebih besar.
Akibatnya, nelayan yang menjadi sasaran utama program subsidi justru kerap mengalami kesulitan memperoleh BBM untuk melaut.
Selain meminta pembentukan Satgas, Firman juga mendesak pemerintah menindak tegas SPBU yang terbukti terlibat dalam penyimpangan distribusi solar bersubsidi. Menurutnya, sanksi tidak cukup sebatas administratif, tetapi harus disertai pencabutan izin usaha hingga proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menilai langkah tegas tersebut diperlukan agar memberikan efek jera sekaligus menutup ruang gerak mafia BBM yang selama ini memanfaatkan lemahnya pengawasan.
Firman juga meminta Satgas yang dibentuk melibatkan berbagai instansi, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), BPH Migas, Polri, TNI AL, serta unsur masyarakat. Dengan pengawasan lintas sektor, ia berharap distribusi solar bersubsidi benar-benar sampai kepada nelayan yang berhak menerima manfaat.
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III itu, penguatan pengawasan menjadi kunci agar kebijakan subsidi pemerintah tidak lagi disalahgunakan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.*