Jakarta, SUARA PEMBARUAN – Keputusan Presiden Prabowo Subianto menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) khusus nelayan sebesar Rp15.000 per liter untuk kapal berukuran 30 hingga 200 GT disambut positif Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo.
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi angin segar bagi para nelayan karena mampu menekan biaya operasional melaut sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.
Penetapan harga BBM khusus nelayan itu diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Firman mengatakan, kebijakan tersebut menjawab aspirasi yang selama ini disampaikan para nelayan, khususnya di wilayah Pantai Utara Jawa. Ia mengaku sebelumnya menerima langsung keluhan dari nelayan Desa Mbendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati yang diwakili Purnomo, serta paguyuban nelayan di Desa Banyutowo.
"Keputusan ini sesuai dengan harapan para pelaku usaha perikanan. Dengan harga BBM yang lebih terjangkau, nelayan akan semakin bergairah untuk melaut," kata Firman di Kompleks DPR RI, Selasa (14/7/2026).
Politikus Partai Golkar itu menilai BBM merupakan komponen biaya terbesar dalam aktivitas penangkapan ikan. Karena itu, penurunan harga akan berdampak langsung terhadap efisiensi biaya produksi dan peningkatan pendapatan nelayan.
"BBM adalah urat nadi nelayan. Jika biaya operasional turun, maka kesejahteraan mereka juga akan meningkat," ujarnya.
Meski demikian, Firman mengingatkan pemerintah agar tidak lengah dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi tersebut.
Menurutnya, selisih harga yang cukup besar berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan melalui praktik penyelewengan.
Ia meminta nelayan ikut berperan aktif mengawasi distribusi BBM agar tidak dialihkan ke sektor industri nonperikanan.
"Jangan sampai BBM yang diperuntukkan bagi nelayan justru dijual kembali kepada pihak lain. Pengawasan harus dilakukan secara ketat," tegasnya.
Firman juga mendesak pemerintah bersama aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan, terutama di kawasan Pantura yang selama ini kerap menjadi sorotan karena maraknya praktik mafia solar.
Menurutnya, tindakan tegas harus diberikan kepada siapa pun yang terlibat dalam penyalahgunaan distribusi BBM, termasuk apabila terdapat keterlibatan oknum aparat maupun pengelola SPBU.
"Saya meminta sanksi seberat-beratnya bagi pelaku penyalahgunaan BBM nelayan. Jika ada oknum aparat ataupun pengelola SPBU yang bekerja sama dengan mafia BBM, harus ditindak tanpa pandang bulu," katanya.
Di akhir pernyataannya, Firman menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas kebijakan yang dinilainya berpihak kepada masyarakat pesisir.
"Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada nelayan. Kami di DPR akan terus mengawal agar pelaksanaannya tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para nelayan," tutup Firman.