Jakarta, SUARA PEMBARUAN - Polemik kepemimpinan di PBNU semakin panas setelah muncul desakan agar Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), mundur dari jabatannya.
Ketegangan memuncak usai beredar surat edaran PBNU pada 25 November 2025 yang menyebut Gus Yahya diberhentikan mulai 26 November, dengan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar disebut akan mengambil alih sementara.
Menanggapi hal tersebut, Gus Yahya menolak pemberhentian itu. Dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu, 26 November 2025, ia menegaskan bahwa dirinya masih sah menjabat sebagai Ketua Umum, baik secara de jure maupun de facto.
Ia menilai surat pemberhentian itu tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat membatalkan mandat yang diberikan Muktamar NU 2020 di Lampung.
Gus Yahya menekankan bahwa hanya Muktamar yang berwenang memberhentikan dirinya. Ia juga menyoroti bahwa rapat harian Syuriyah tidak memiliki otoritas untuk memecat pimpinan PBNU.
Menurutnya, proses rapat yang menghasilkan keputusan tersebut tidak memberi ruang klarifikasi dan oleh karena itu tidak dapat diterima.
Isu lain yang turut memanaskan situasi adalah tudingan keterkaitannya dengan Israel, sebagaimana disebut dalam risalah rapat.
Gus Yahya membantah narasi tersebut dan menjelaskan bahwa kunjungannya ke Israel pada 2018 bersifat terbuka dan telah diketahui publik sejak lama.
Ia menegaskan bahwa pertemuannya dengan tokoh-tokoh Israel saat itu justru dimaksudkan untuk menyuarakan dukungan bagi Palestina dan sikap tersebut tidak pernah berubah.