Bogor, SUARA PEMBARUAN - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menanggapi fenomena di masyarakat bahwa laporan ke pemadam kebakaran (Damkar) dinilai lebih cepat ditangani dibanding laporan ke polisi. Ia menegaskan bahwa Polri kini tengah melakukan pembenahan besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Apel Kasatwil di Satuan Latihan Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Senin (24/11/2025).
Listyo menuturkan bahwa layanan hotline 110 sedang disempurnakan agar laporan masyarakat bisa diproses dengan lebih sigap. Sistem tersebut dirancang agar warga cukup menekan 110 dan segera mendapat respons.
“Harapan kami setiap laporan yang masuk bisa direspons cepat. Ini yang terus kami benahi supaya masyarakat tidak kecewa,” ujarnya.
Polri menargetkan layanan ini menjadi pintu utama penanganan aduan dan kebutuhan darurat yang membutuhkan kehadiran petugas.
Selain meningkatkan layanan cepat tanggap, Polri juga memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan internal. Listyo mengungkapkan bahwa Divisi Propam telah memasang barcode pelaporan di berbagai fasilitas publik.
Barcode tersebut memungkinkan masyarakat langsung melaporkan dugaan pelanggaran oknum polisi. “Mulai halte, hotel, hingga lift, semuanya sudah dipasangi barcode pengawasan,” kata Listyo. Ia memastikan laporan akan langsung ditindaklanjuti oleh Propam.
Sebelumnya, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo telah mengakui bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap damkar memang lebih tinggi.
Ia menyoroti lambatnya waktu respons Polri yang masih berada di atas standar internasional, yaitu 10 menit. “Quick response kami masih di atas 10 menit. Ini harus diperbaiki,” ujarnya dalam RDP bersama Komisi III DPR RI pada 18 November 2025.
Menurut Dedi, optimalisasi layanan digital 110 menjadi kunci. Ia menyebut masyarakat lebih mudah menghubungi damkar karena responsnya yang terbukti lebih cepat.
Dengan perbaikan 110, Polri menargetkan semua aduan masyarakat bisa ditangani kurang dari 10 menit.
Dedi menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan aspek paling fundamental dalam membangun kepercayaan masyarakat. Sekitar 62 persen persoalan Polri terjadi di level Polsek, Polres, dan Polda.
“Kalau pelayanan publik kami baik, maka 62 persen persoalan itu bisa selesai,” tegasnya.*