Noe Letto Masuk Dewan Pertahanan Nasional, Tegaskan Bukan Pembuat Kebijakan

Jakarta, SUARA PEMBARUAN - Publik Tanah Air tengah ramai membahas pelantikan musisi sekaligus tokoh publik Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Noe Letto sebagai Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Ia menjadi salah satu dari 12 tenaga ahli yang dilantik Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin pada Kamis, 15 Januari 2026.

Pelantikan tersebut menuai beragam respons, termasuk anggapan bahwa penunjukan Noe didasarkan pada kompetensi serta rekam jejak keahliannya. Menanggapi hal itu, Noe menegaskan perannya di DPN bukan sebagai pembuat kebijakan, melainkan pemberi masukan dan rekomendasi kepada negara.

Melalui kanal YouTube pribadinya, Sabrang MDP Official, Kamis, 22 Januari 2026, vokalis Letto itu menjelaskan bahwa Tenaga Ahli bertugas memberi pandangan terkait situasi, risiko, dan solusi strategis demi perbaikan kondisi bangsa.

Noe mengungkapkan, memberikan masukan kepada negara sebenarnya telah lama ia lakukan lewat berbagai forum dialog publik. Perbedaannya, kini peran tersebut dijalani dalam wadah kelembagaan. Putra budayawan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun itu juga menyebut perubahan simbolik seperti mengenakan peci dan dasi sebagai bagian dari proses penyesuaian.

Di sisi lain, Noe mengakui adanya keresahan dan kritik publik atas penunjukan dirinya. Ia menegaskan keterlibatannya di DPN tidak mengubah jati dirinya sebagai bagian dari gerakan Maiyah, yang tetap menjadi prioritas utamanya.

Noe juga membantah tudingan bahwa kehadirannya di DPN merupakan bentuk keberpihakan politik. Ia menegaskan tidak berada di bawah kepentingan politik mana pun dan hanya bertanggung jawab pada nilai yang diyakini serta kepada Tuhan.

Menjawab kritik soal kompetensi, Noe menekankan bahwa isu pertahanan negara tidak hanya berkutat pada senjata dan perang fisik. Ia menyoroti ancaman non-militer seperti disinformasi, perpecahan sosial, dan melemahnya kepercayaan publik yang memicu apa yang ia sebut sebagai “perang kognitif”.

Menurut Noe, perang kognitif berkaitan langsung dengan cara berpikir masyarakat dan dapat berdampak serius bagi keutuhan bangsa. Karena itu, ia menilai negara perlu memberi perhatian khusus pada ancaman tersebut demi menjaga persatuan dan ketahanan nasional.