Pimpinan PPP Harus dari Figur Santri Garis Keturunan Ulama

Semarang, SUARA PEMBARUAN – Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke-X yang akan berlangsung akhir pekan ini dipandang sebagai momentum krusial untuk menentukan arah masa depan partai. Apakah partai dengan lambang Kabah itu akan semakin terpuruk hingga punah, atau justru menemukan jalan kebangkitan.

Wahid Abdulrahman, dosen Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Undip, menilai posisi PPP saat ini amat genting. Ia mengingatkan, dalam sejarah pemilu Indonesia belum pernah ada partai yang mampu kembali ke parlemen setelah gagal menembus ambang batas (parliamentary threshold).

Kekhawatiran itu semakin beralasan jika menilik tren suara PPP dalam tiga pemilu terakhir. Pada 2014, PPP mengantongi 8.152.957 suara (6,53%).

Angka itu merosot menjadi 6.323.147 suara (4,52%) pada 2019, dan kembali turun di 2024 dengan 5.878.777 suara (3,87%).

Menurut pendekatan teori pelembagaan partai politik, penurunan ini dipicu masalah internal yang tak kunjung terselesaikan, seperti dualisme kepengurusan hingga tajamnya friksi menjelang Pemilu 2024.

Situasi makin parah karena PPP gagal menjaga basis tradisionalnya, sekaligus kurang tanggap terhadap perubahan demografi pemilih dan dinamika politik nasional.

Padahal, sejak 1977 hingga 1997, PPP dikenal sebagai “rumah besar umat Islam” dengan basis pemilih yang kuat di kalangan santri. Basis inilah yang mestinya tetap dipelihara, sekaligus diselaraskan dengan kebutuhan generasi milenial dan zilenial yang akan mendominasi pemilih ke depan.

Tantangan lain yang tak kalah besar adalah konsolidasi organisasi di tengah demokrasi yang mahal serta persaingan politik yang semakin sengit.

Karena itu, Wahid menilai komposisi Ketua Umum dan Sekjen hasil Muktamar sangat menentukan nasib PPP. Figur santri dengan garis keturunan ulama dianggap penting untuk menjaga akar tradisional sekaligus menjadi perekat internal.

Sosok seperti ini juga harus mampu menggerakkan jaringan pesantren, punya daya tarik elektoral, dan idealnya berpengalaman di legislatif atau eksekutif.

Namun, di sisi lain, keberadaan tokoh berlatar belakang pengusaha juga diperlukan. Selain menjawab kebutuhan finansial partai, sosok ini diharapkan mampu membawa PPP lebih adaptif menghadapi perubahan politik.

Kombinasi antara figur santri dan pengusaha diyakini bisa menjadi formula strategis, bukan hanya untuk menjaga identitas ideologis PPP, tetapi juga menjamin keberlangsungan finansial dan daya saing partai di pemilu mendatang.*