Semarang, SUARA PEMBARUAN - Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dirancang lebih adaptif, terutama dalam penyesuaian menu sesuai kebutuhan gizi siswa di tiap jenjang pendidikan, dari SD hingga SMA.
Ia menilai, tantangan besar dalam pelaksanaan program ini salah satunya berasal dari kompleksitas rantai pasok bahan pangan yang berskala luas. Kondisi tersebut kerap berdampak pada konsistensi kualitas dan keberlanjutan penyediaan makanan sehat bagi anak-anak.
Selain itu, ia juga menyoroti praktik di lapangan di mana satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melayani berbagai kelompok usia sekaligus. Hal ini sering membuat menu yang diberikan menjadi seragam, meski kebutuhan gizi anak usia dini hingga remaja berbeda-beda.
Menurutnya, persoalan tersebut seharusnya dapat diantisipasi melalui perencanaan menu yang lebih tersegmentasi. Ia menyebut, sejumlah daerah telah mulai menerapkan perbedaan menu berdasarkan usia meskipun menggunakan dapur layanan yang sama.
“Menu untuk anak tidak bisa disamaratakan. Kebutuhan gizi siswa SD tentu berbeda dengan SMP maupun SMA, sehingga harus disesuaikan,” ujar Agustina.
“Tantangan kita juga ada pada rantai pasok yang besar. Ini harus dikelola dengan baik agar kualitas makanan tetap terjaga dan distribusinya berkelanjutan,” lanjutnya.
Ia juga menyinggung kondisi di lapangan yang masih menyamakan menu antarjenjang karena keterbatasan sistem layanan.
“Dalam satu dapur, kadang melayani banyak usia sekaligus, dari anak kecil sampai remaja. Ini yang sering membuat menunya jadi sama, padahal seharusnya berbeda,” jelasnya.
Lebih jauh, Agustina menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program jangka pendek, melainkan investasi penting untuk masa depan.
“Program ini adalah investasi besar untuk menyiapkan generasi yang sehat, kuat, dan produktif. Karena itu, kualitasnya harus benar-benar kita jaga,” tegasnya.
Ia pun mendorong kolaborasi lintas sektor agar implementasi program semakin optimal.
“Kita butuh kerja sama semua pihak, sekaligus belajar dari daerah lain agar pelaksanaan MBG semakin efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Di sisi lain, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional, Suardi Samiran, menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga kualitas program. Ia menekankan perlunya pengawasan rutin terhadap operasional SPPG agar standar keamanan dan mutu pangan tetap terjaga.
Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kota Semarang hingga tahun 2026 telah mengoperasikan 174 SPPG yang melayani lebih dari 281 ribu penerima manfaat. Upaya ini terus diperkuat melalui perbaikan sistem pengelolaan dapur serta distribusi layanan agar lebih efisien dan merata.