Dengan demikian, penanganan ODOL justru berpotensi memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi dalam jangka menengah dan panjang. Penanganan ODOL merupakan ujian terhadap keberanian negara dalam menegakkan aturan dan melindungi kepentingan publik. Selama praktik ini dibiarkan, negara secara tidak langsung membiarkan terjadinya kerugian yang terus berulang, baik dalam bentuk kerusakan infrastruktur, pemborosan anggaran, maupun hilangnya nyawa manusia. Pendekatan yang biasa tidak lagi memadai untuk mengatasi persoalan yang sudah mengakar.
Setiap keterlambatan penanganan berarti ratusan miliar rupiah anggaran publik terus tergerus akibat kerusakan jalan yang berulang. Hal ini menegaskan urgensi tindakan yang tidak dapat lagi ditunda.
Pembentukan Satgas Zero ODOL menjadi langkah strategis untuk mengubah pola penanganan dari yang semula parsial menjadi terintegrasi. Dengan komando yang jelas, kewenangan yang kuat, serta konsistensi dalam penegakan hukum, praktik ODOL bukanlah sesuatu yang tidak mungkin untuk diakhiri. Sebaliknya, tanpa perubahan pendekatan, permasalahan ini akan terus berulang sebagai siklus yang merugikan negara dan masyarakat.
Yang dibutuhkan bukan lagi tambahan regulasi atau kajian, melainkan kemauan dan komitmen untuk bertindak. Fakta di lapangan sudah memberikan dasar yang cukup bagi negara untuk mengambil langkah tegas. Tinggal bagaimana momentum tersebut dimanfaatkan untuk menghadirkan kebijakan yang benar-benar efektif dan berdampak nyata.
Bram Hertasning adalah Doktor Kebijakan Publik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Lalu Lintas & Angkutan Pelayaran dan Penerbangan, Badan Kebijakan Transportasi serta merupakan Pengurus Intelligent Transport System (ITS) Indonesia dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).