Memahami Ketentuan Living Law (Hukum yang Hidup dalam Masyarakat) pada KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Pembahasan mengenai peraturan pelaksana Pasal 2 ini sepatutnya menjadi ruang dialog publik yang terbuka, mengingat implikasinya menyentuh langsung batas antara kebebasan individu dan otoritas komunitas dalam menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang.

Penulis :  Felia Hermayenti- Fakultas Hukum Universitas Andalas