Wamendagri dan Lemhannas Tekankan Peran Strategis DPRD, KPPD Jadi Ruang Penguatan Kepemimpinan Daerah

Magelang SUARA PEMBARUAN — Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya peran strategis DPRD dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks dan tidak menentu. Hal tersebut disampaikannya dalam pembukaan kegiatan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua DPRD se-Indonesia di Akademi Militer Magelang, Kamis (16/4/2026).

Kegiatan yang digelar oleh Lembaga Ketahanan Nasional ini berlangsung pada 15–19 April 2026 dan diikuti sekitar 500 Ketua DPRD dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota di seluruh Indonesia. Pembukaan acara dilakukan oleh Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily serta dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah.

Dalam arahannya, Bima Arya menekankan bahwa para pimpinan DPRD harus memiliki cara pandang yang komprehensif dalam menjalankan tugasnya, terutama di tengah tekanan geopolitik global yang berdampak langsung pada kondisi nasional.

“Ada tiga perspektif penting yang harus dimiliki. Pertama, kemampuan membaca fenomena geopolitik global. Kedua, memahami program prioritas pembangunan nasional. Ketiga, bagaimana mengelola pemerintahan secara efektif,” ujarnya.

Ia menambahkan, tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi dan konflik antarnegara menuntut para pemimpin daerah untuk tidak hanya responsif, tetapi juga adaptif dalam merumuskan kebijakan.

Senada dengan itu, Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily menekankan bahwa perubahan dunia saat ini tidak lagi berjalan linier, melainkan penuh lompatan dan ketidakpastian. Oleh karena itu, kepemimpinan daerah dituntut memiliki kemampuan membaca arah perubahan global sekaligus menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang relevan di daerah.

“Lanskap global saat ini sangat dinamis dan berpengaruh terhadap kondisi nasional. DPRD tidak cukup hanya hadir secara administratif, tetapi juga harus mampu memahami geopolitik dan implikasinya terhadap pembangunan,” kata Ace.

Menurutnya, DPRD memiliki posisi strategis tidak hanya dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan aspirasi masyarakat di daerah.

Ace juga menegaskan bahwa peran DPRD sangat penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk visi Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan yang dihasilkan DPRD, lanjutnya, harus mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kebijakan anggaran dan regulasi yang dirumuskan DPRD harus selaras dengan kepentingan bangsa serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret,” tegasnya.

Lebih jauh, kegiatan KPPD sendiri tidak sekadar forum seremonial, melainkan menjadi ruang strategis untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan para pimpinan DPRD. Melalui program ini, peserta mendapatkan pembekalan terkait wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, hingga kemampuan membaca dinamika geopolitik global yang kian kompleks.

KPPD juga dimaknai sebagai sarana menyamakan persepsi antara pusat dan daerah dalam merumuskan arah pembangunan. Dengan latar belakang peserta yang berasal dari berbagai wilayah, forum ini menjadi tempat bertukar pengalaman, praktik terbaik, serta merumuskan solusi bersama atas persoalan yang dihadapi daerah masing-masing.

Selain itu, kegiatan ini mencerminkan upaya negara dalam memperkuat sinergi antarlembaga. DPRD sebagai representasi rakyat di daerah didorong tidak hanya menjalankan fungsi formalnya, tetapi juga mampu menjadi aktor kunci dalam menjaga stabilitas politik, sosial, dan ekonomi di daerah.

Di tengah tantangan global yang terus berkembang, KPPD diharapkan mampu membentuk karakter kepemimpinan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dihasilkan DPRD dapat lebih responsif terhadap perubahan zaman sekaligus tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat.