WFH Usai Lebaran 2026: Bukan Sekadar Antimacet, Tapi Imbas Krisis Energi Global

Photo Author
Stefy Thenu, Suara Pembaruan
- Senin, 23 Maret 2026 | 16:06 WIB
Menyoroti penerapan work from home (WFH) yang akan diterapkan RI usai Lebaran 2026 hingga sejarah krisis energi global. (Instagram.com / @airlanggahartarto_official - @realdonaldtrump)
Menyoroti penerapan work from home (WFH) yang akan diterapkan RI usai Lebaran 2026 hingga sejarah krisis energi global. (Instagram.com / @airlanggahartarto_official - @realdonaldtrump)


Kebijakan work from home (WFH) yang akan diterapkan pemerintah usai Lebaran 2026 ramai disorot. Di baliknya, tersimpan alasan global: krisis energi akibat konflik Timur Tengah.

 

Jakarta, SUARA PEMBARUAN - Kebijakan work from home (WFH) yang diimbau pemerintah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta tengah menjadi perbincangan hangat di Tanah Air. Langkah ini rencananya akan diberlakukan setelah momentum Lebaran 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan kebijakan tersebut segera diterapkan, meski skema teknisnya masih dalam tahap perincian.

“WFH akan didetailkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan,” ujar Airlangga di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Sabtu, 21 Maret 2026.

Tak hanya menyasar ASN, pemerintah juga akan mengimbau sektor swasta untuk menerapkan pola kerja serupa. Tujuannya bukan semata mengurai kepadatan arus balik Lebaran, tetapi juga merespons dinamika global yang tengah terjadi.

Menariknya, kebijakan ini bukan hal baru di kawasan Asia Tenggara. Negara seperti Singapura telah lebih dulu mendorong skema kerja fleksibel sebagai bagian dari strategi efisiensi energi.

Efisiensi Energi di Tengah Gejolak Global

Krisis energi global yang dipicu konflik di Timur Tengah menjadi salah satu faktor utama di balik kebijakan ini. Ketegangan yang melibatkan Iran dan negara-negara Barat berdampak langsung pada pasokan serta harga energi dunia.

Mengutip laporan Fortune, lonjakan harga bahan bakar telah mendorong banyak negara dan perusahaan kembali mengaktifkan kebijakan kerja jarak jauh.

Langkah ini dinilai efektif untuk menekan konsumsi bahan bakar transportasi tanpa harus menghentikan aktivitas ekonomi.

Di Amerika Serikat, harga bensin dilaporkan naik hampir 11 persen sejak 2024. Salah satu pemicunya adalah gangguan distribusi energi di jalur strategis seperti Selat Hormuz—jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia setiap hari.

Selain itu, penghentian produksi gas alam cair oleh Qatar turut memperparah tekanan terhadap pasar energi global.

Belajar dari Krisis Energi 1970-an

Halaman:

Editor: Stefy Thenu

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Polda Sulsel Tindak Penyalahgunaan BBM Subsidi

Selasa, 2 Juni 2026 | 20:25 WIB
X