BHS Dorong Penguatan Sistem Peringatan Dini di Wilayah Rawan Bencana

Aceh, SUARA PEMBARUAN  — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyoroti masih lemahnya ketersediaan fasilitas peringatan dini di berbagai kawasan rawan bencana di Indonesia.Baca Juga: Tiga VaPansel Umumkan Tiga Besar Calon Sekdaprov Bengkulu Lolos Seleksi Tahapan Akhir

Menurut BHS, wilayah yang memiliki potensi longsor, banjir, gempa bumi, maupun tsunami seharusnya berada dalam koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta dibekali sistem mitigasi yang memadai, termasuk early warning system (EWS) yang bersifat wajib.

Pernyataan tersebut disampaikan BHS saat menyalurkan bantuan kemanusiaan bersama DLU Holding kepada warga terdampak banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang, Rabu (10/12). Bantuan diserahkan langsung ke sejumlah posko pengungsian yang menampung warga dari daerah dengan dampak terparah.Baca Juga: Sambut Natal, Mal Ciputra Jakarta Gelar Program Belanja Berhadiah

BHS mengungkapkan rasa duka dan keprihatinannya atas bencana yang menggenangi permukiman warga sekaligus memutus sejumlah akses jalan. Ia mengapresiasi kerja keras Basarnas, TNI/Polri, serta relawan yang telah berupaya maksimal dalam penanganan darurat. “Alhamdulillah, kondisi mulai membaik dan akses jalan perlahan kembali dapat dilalui,” ujarnya.

Dalam aksi kemanusiaan tersebut, BHS bersama Tim BHS Peduli dan Dharma Lautan Utama (DLU) Holding mengirimkan sekitar 12 truk bantuan logistik berisi kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak. Bantuan disalurkan ke berbagai titik, mulai dari posko utama pengungsian, posko Gerindra yang mengelola dapur umum, hingga posko Bupati Aceh Tamiang.Baca Juga: Liburan Akhir Tahun, Mal Ciputra Jakarta Hadirkan Christmas Aurora yang Memukau

Selain bantuan pangan, BHS juga menyerahkan perangkat komunikasi darurat berupa Starlink untuk menunjang kelancaran komunikasi di wilayah terdampak bencana.

Ia menegaskan bahwa penanganan darurat harus berjalan seiring dengan penguatan sistem mitigasi bencana, khususnya di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang memiliki karakteristik kerawanan tinggi.

“Semua daerah rawan bencana harus berada di bawah koordinasi BNPB dan dilengkapi sistem mitigasi yang kuat. EWS harus tersedia dan rutin disimulasikan agar saat bencana terjadi, peringatan dapat langsung bekerja,” tegasnya, didampingi Direktur Utama PT DLU Erwin H. Poejiono.Baca Juga: Tinjau Banjir di Batu Busuk, Sumbar, Gubernur Bengkulu Serahkan Bantuan Untuk Warga Korban Bencana

BHS juga menyoroti minimnya sarana peringatan dini di banyak daerah yang kerap berujung pada tingginya jumlah korban. Ia menilai BNPB harus menjadi leading sector dalam upaya penyelamatan nyawa masyarakat.

Lebih lanjut, BHS meminta agar anggaran lembaga kebencanaan tidak dikurangi. Menurutnya, BNPB, Basarnas, BMKG, hingga Coast Guard membutuhkan dukungan anggaran yang cukup agar mampu menjalankan tugas secara optimal.Baca Juga: Aset Perbankan Syariah di Indonesia Tumbuh 11,34 Persen

Pada kesempatan itu, ia juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan pascabencana, mulai dari perbaikan infrastruktur, normalisasi aliran air, hingga pembangunan kembali rumah warga. Ia turut mendorong peran aktif dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

BHS berharap bantuan yang disalurkan dapat membantu meringankan beban masyarakat Aceh Tamiang sekaligus memupuk semangat para korban untuk bangkit. Ia juga berharap pemerintah pusat dan daerah semakin memperkuat kesiapsiagaan bencana agar kejadian serupa tidak lagi menimbulkan korban besar di masa mendatang.*Baca Juga: Pertamina Perkuat Sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan