Desak Pengaktifan 15 Kapal LCT, Bambang Haryo Soroti Kemacetan Parah dan Keamanan Penyeberangan di Ketapang

Banyuwangi, SUARA PEMBARUAN – Kemacetan panjang yang terjadi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, memantik perhatian Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS).Baca Juga: 47.184 Penerima Bantuan Pangan di Gowa

Dalam kunjungannya ke lokasi pada Jumat (18/7), BHS mendesak agar 15 kapal Landing Craft Tank (LCT) di dermaga LCM segera dioperasikan kembali guna mengurai kemacetan, khususnya yang melibatkan alat berat dan kendaraan logistik penting bagi sektor industri dan pariwisata di Bali.Baca Juga: UNDIP Gelar Expo Inovasi Pangan Terbesar di Jateng, Libatkan Lima Fakultas untuk Perkuat Ketahanan Pangan

Menurutnya, keberadaan kapal-kapal LCT tersebut sangat krusial bagi kelancaran distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi kawasan. "Ke-15 kapal itu telah memiliki sertifikat kelayakan berlayar, sudah melewati rampcheck, dan siap beroperasi. Maka harus segera difungsikan kembali agar alat berat dan kendaraan bisa terangkut maksimal pada Sabtu sore (19/7)," jelasnya.Baca Juga: Pemkot Semarang Gandeng KPK untuk Reformasi Internal Pascakasus Korupsi

Selain menyoroti kemacetan, BHS juga menekankan pentingnya penyesuaian tarif penyeberangan yang sudah lama tidak diperbarui. Penyesuaian tarif, menurutnya, bukan semata soal bisnis, tetapi untuk menjamin standar keselamatan dan pelayanan minimum bagi pengguna jasa kapal.Baca Juga: Polda Jateng Siapkan Tujuh Titik Parkir untuk Dukung Kunjungan Presiden RI di Klaten

BHS juga menyoroti lemahnya sistem ticketing penumpang kendaraan yang saat ini masih mengacu pada KM 58 tahun 2003.

Ia meminta pemerintah segera merevisi aturan tersebut agar setiap penumpang dan pengemudi kendaraan wajib bertiket. Hal ini penting untuk memastikan data manifest akurat, sebagaimana pelajaran berharga dari kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali.Baca Juga: Lonjakan Pergerakan Penumpang di Bandara Ahmad Yani Capai 6,3% pada Semester Pertama 2025

Ia memaparkan bahwa tarif penyeberangan yang berlaku saat ini tertinggal lebih dari 38 persen berdasarkan evaluasi Kementerian Perhubungan, Kemenko Marvest, YLKI, dan Gapasdap sejak 2019. Tanpa penyesuaian, perusahaan pelayaran sulit memenuhi kewajiban akan keselamatan, kenyamanan, dan pelayanan dasar sesuai standar internasional.Baca Juga: Sinergi DJP dan Bapenda Tegaskan Pajak sebagai Pilar Pembangunan

Lebih lanjut, BHS menegaskan bahwa keselamatan pelayaran tidak bisa hanya dibebankan kepada operator. Ia mendorong pendekatan total dari seluruh pemangku kepentingan—termasuk regulator (pemerintah), fasilitator (pelabuhan), operator, konsumen, dan tim penyelamat seperti KPLP, Basarnas, Bakamla, dan Polair. Semua pihak harus memiliki kemampuan tanggap darurat maksimal 25 menit sesuai amanat UU No. 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan.Baca Juga: Bangun Papua dengan Damai, Seruan Tokoh Masyarakat Jelang PSU dan HUT RI

Dalam insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, BHS menyampaikan penghargaan kepada 16 nelayan yang berhasil menyelamatkan 26 korban, baik selamat maupun meninggal. Ia menyayangkan minimnya peran negara dalam upaya penyelamatan tersebut.

Tak kalah penting, BHS menekankan perlunya peningkatan fasilitas pelabuhan, termasuk keberadaan dermaga dengan pelindung gelombang (breakwater) serta sistem pengukuran berat kendaraan dan klasifikasinya. Hal ini penting agar penataan muatan di kapal tidak menimbulkan ketidakseimbangan seperti yang terjadi pada KMP Tunu Pratama Jaya.Baca Juga: Queen Bee Syndrome

Sebagai anggota Badan Legislasi DPR RI, BHS juga mendorong Kementerian Perhubungan menggelar kampanye keselamatan (safety campaign) guna meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa standar keselamatan pelayaran Indonesia sangat ketat.

Bahkan Indonesia, menurutnya, telah meratifikasi standar internasional seperti Safety of Life at Sea (SOLAS) dan menerapkan regulasi tambahan dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dan standar ISM Code (International Safety Management).Baca Juga: CEO PT Orchik Sejahtera Nusapalas Bagikan Tips Bertahan di Masa Sulit

“Jika semua pihak menjalankan perannya secara optimal, kita bisa meminimalkan potensi kecelakaan dan mewujudkan transportasi penyeberangan yang menuju nol insiden,” tutup BHS.*