Pemerintah Gaspol Kembangkan Bioetanol: 240 Ribu Hektare Lahan Siap Ditanami Singkong dan Tebu

Jakarta, SUARA PEMBARUAN — Pemerintah kian serius mempercepat pengembangan industri bioetanol sebagai bagian dari upaya menuju kemandirian energi nasional dan pengurangan impor bahan bakar minyak (BBM).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di bawah kepemimpinan Menteri Nusron Wahid telah menyiapkan sekitar 240 ribu hektare lahan untuk penanaman bahan baku etanol, seperti singkong dan tebu. Lahan tersebut merupakan bagian dari target nasional 1 juta hektare yang tersebar di 18 provinsi di Indonesia.

“Lahan yang sudah tersedia sekitar 240 ribu hektare dari target satu juta hektare, tersebar di beberapa provinsi,” ujar Nusron Wahid di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Rabu (29/10).

Langkah ini merupakan bagian dari program strategis nasional menuju produksi bensin campuran etanol (E10) yang ditargetkan mulai digunakan pada 2027, untuk menekan ketergantungan impor bensin yang saat ini mencapai 22–23 juta ton per tahun dari total konsumsi nasional sekitar 42 juta ton.

Kementerian Pertanian (Kementan) pun siap berkoordinasi untuk mendukung penyediaan bahan baku. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan, selain untuk energi, program perluasan tebu juga diharapkan mampu mendorong swasembada gula konsumsi.
“Insya Allah tahun ini atau paling lambat tahun depan kita bisa swasembada white sugar. Sementara untuk kebutuhan etanol ditargetkan rampung dalam tiga hingga empat tahun ke depan,” kata Amran.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa penggunaan etanol justru akan meningkatkan efisiensi energi sekaligus membuka lapangan kerja baru di sektor pertanian dan industri.
“Etanol bukan bahan bakar yang menurunkan kualitas bensin. Justru ini bahan bakar masa depan yang sudah digunakan banyak negara,” tegas Bahlil.

Ia mencontohkan, India telah menggunakan campuran E30, Amerika Serikat E20, bahkan di beberapa negara telah mencapai E85.
“Indonesia tidak boleh tertinggal. Ini bukan sekadar urusan energi, tapi soal kemandirian ekonomi dan keberlanjutan,” tandasnya.

Program bioetanol ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mendorong energi hijau, mengurangi impor, serta menciptakan nilai tambah ekonomi di daerah-daerah penghasil bahan baku.