Cendekia Muda Menggugat: Menghidupkan Kembali Kejayaan yang Dilupakan

Oleh: Bangun Lubis

Diskusi bertajuk “Cendekia Muda Menggugat: Apresiasi dan Kepedulian Negara terhadap Ex Kerajaan-Kerajaan Nusantara” yang digelar ICMI Muda Pusat pada Rabu, 29 Oktober 2025, menghadirkan pandangan yang tajam dan menggugah kesadaran sejarah bangsa.

Forum diskusi kelompok terarah (FGD) ini menghadirkan Ketua Presidium ICMI Muda Pusat, Dr. H. Tumpal Panggabean, M.A., dan Dewan Pakar ICMI Muda Pusat, Dr. Zulkarnaen, sebagai pembicara utama.

Turut terlibat aktif dalam forum tersebut antara lain Drs. H. Bangun Lubis, M.Si (Sosiolog, Dosen Stisipol Candradimuka Palembang, dan wartawan Suara Pembaruan), Dr. Icuk M. Syakir, M.Si (Sosiolog dan Dosen Stisipol Candradimuka Palembang), Siera Syailendra, MM (Dosen UKB Palembang), Nora Juwita, M.Ag (Wartawan BritaBrita.com), serta Khofifah, M.Si (Sosiolog, Dosen Stisipol Candradimuka Palembang).

Diskusi yang berlangsung dinamis itu melahirkan gagasan penting: bahwa negara harus kembali menghargai eksistensi dan jasa besar kerajaan-kerajaan Nusantara, yang telah menjadi fondasi berdirinya Indonesia modern.

Warisan yang terlupakan

Sebelum republik ini lahir, Nusantara telah lebih dulu berdiri megah di bawah panji kerajaan-kerajaan besar: Sriwijaya di Palembang, Samudera Pasai dan Aceh Darussalam di utara Sumatera, Kesultanan Deli di Medan, Pagaruyung di Minangkabau, hingga Siak Sri Indrapura di Riau dan Kesultnana Palembang Darussalam.

Mereka bukan sekadar simbol masa lalu, melainkan pusat pemerintahan, perdagangan, dan kebudayaan yang diakui dunia.

Namun setelah proklamasi 1945, sejarah berbalik. Eks kerajaan-kerajaan itu kehilangan kedaulatan, kehilangan wilayah, bahkan kehilangan hak untuk diingat secara layak. Yang tersisa hanyalah puing-puing istana, nisan-nisan tua, dan nama besar yang semakin kabur dalam kesadaran bangsa.

“Bangsa yang besar bukan hanya menghormati para pahlawan kemerdekaan, tetapi juga menghargai para pembangun peradaban,” ujar Dr. H. Tumpal Panggabean, M.A., dalam pengantarnya.

Menurutnya, negara harus hadir tidak hanya untuk mengelola masa depan, tetapi juga untuk menunaikan tanggung jawab moral terhadap masa lalu.

Keadilan Sejarah dan Tanggung Jawab Negara

Dr. Zulkarnaen, yang juga Dosen Di UIN Medan ini,  menegaskan bahwa pengakuan terhadap eks kerajaan Nusantara bukan sekadar romantisme sejarah, melainkan bagian dari amanat konstitusi.