Jakarta, SUARA PEMBARUAN — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025. Hasil survei menunjukkan peningkatan signifikan pada indeks literasi keuangan yang mencapai 66,46 persen, serta indeks inklusi keuangan sebesar 80,51 persen.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, bersama Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menyampaikan hasil survei tersebut dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta.
Survei ini merupakan kerja sama kedua antara OJK dan BPS setelah kolaborasi pertama pada SNLIK 2024. Survei bertujuan untuk menyediakan data komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan literasi dan inklusi keuangan nasional, serta mendukung kebutuhan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Dua Metodologi Pengukuran
SNLIK 2025 menggunakan dua pendekatan pengukuran:
1. Metode Keberlanjutan, yang mengacu pada sembilan sektor jasa keuangan dan Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP) sebagaimana digunakan pada SNLIK 2024.
2. Metode Cakupan DNKI, yang memperluas cakupan sektor keuangan dengan menambahkan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Koperasi Simpan Pinjam, penyelenggara aset kripto, PT Pos Indonesia, dan lembaga penjaminan.
Hasil dari Metode Keberlanjutan menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 66,46 persen dan indeks inklusi sebesar 80,51 persen. Sementara itu, Metode Cakupan DNKI mencatat indeks literasi sebesar 66,64 persen dan inklusi mencapai 92,74 persen.
Pendataan Luas dan Representatif
Pendataan lapangan dilakukan pada 22 Januari hingga 11 Februari 2025 di 34 provinsi, mencakup 120 kota/kabupaten dan melibatkan 10.800 responden berusia 15–79 tahun. Teknik pengambilan sampel menggunakan stratified multistage cluster sampling untuk memastikan keterwakilan wilayah dan demografi.
Parameter literasi keuangan meliputi pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku, sedangkan inklusi keuangan diukur berdasarkan penggunaan produk dan layanan keuangan.
Hasil Berdasarkan Kategori Sosial
Berdasarkan wilayah, masyarakat perkotaan memiliki indeks lebih tinggi dibandingkan perdesaan.
Berdasarkan gender, laki-laki mencatat indeks literasi lebih tinggi, meski indeks inklusi relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan.
Artikel Terkait
Bappebti Kemendag Alihkan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan kepada OJK dan BI
OJK Jateng Optimalisasi Akses Keuangan Ekosistem Sektor Pertanian
OJK: Literasi Aset Kripto Penting untuk Cegah Manipulasi Pasar
Anggota Dewan Komisioner OJK Ogi Prastomiyono: Kantor OJK Harus Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Gubernur Helmi Hasan Pimpin RUPS Luar Biasa, Calon Pimpinan Bank Bengkulu Diajukan ke OJK