Dengan jumlah peserta JKN yang telah mencapai 284,11 juta jiwa atau lebih dari 98 persen penduduk, BPJS Kesehatan juga memperluas jejaring layanan, termasuk kerja sama dengan rumah sakit bergerak, guna memastikan akses layanan kesehatan tanpa kendala geografis.
Mantan Ketua Panitia Khusus UU BPJS, Ahmad Nizar Shihab, menilai bahwa Program JKN telah membawa perubahan mendasar dalam ekosistem kesehatan nasional dengan menumbuhkan budaya solidaritas sosial yang kuat.Baca Juga: Anugerah Dewan Pers 2025 untuk JK Sebagai Tokoh Kemanusiaan dan Perdamaian
“JKN bukan sekadar sistem penjaminan kesehatan, tetapi peradaban baru dalam semangat saling menolong. Gotong royong menjadi nyata ketika masyarakat memahami bahwa iuran yang dibayarkan turut menolong sesama yang sedang sakit,” ungkap Nizar.
Sementara itu, Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar, menegaskan pentingnya pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 oleh seluruh kementerian dan lembaga.Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Sulawesi Ajak Pekerja dan Mitra Kerja Berbagi Kehidupan Lewat Donor Darah
Ia menekankan bahwa keberhasilan UHC tidak terpisahkan dari pemenuhan hak dasar manusia, di mana kesehatan merupakan hak esensial yang wajib dijamin negara, termasuk bagi kelompok rentan.
Pakar Ekonomi Kesehatan, Hasbullah Thabrany, turut menegaskan bahwa UHC merupakan amanat konstitusi yang tidak bisa ditawar. Ia merujuk Pasal 34 UUD 1945 yang mewajibkan negara menjamin hak kesehatan setiap warga negara.
“UHC bukan sekadar prestasi, melainkan kewajiban negara untuk memastikan seluruh rakyat memperoleh layanan kesehatan yang layak, berkualitas, dan berkeadilan,” tegasnya.*Baca Juga: Akademisi UMY: Langkah Humanis Pertamina di Tengah Bencana Sumatera Perkuat Reputasi