BPJS Kesehatan Mantapkan Pemerataan Layanan JKN: Inovasi Menjangkau Hingga Pelosok Negeri

Jakarta, SUARA PEMBARUAN – BPJS Kesehatan terus menunjukkan komitmen dalam memperluas akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke seluruh penjuru negeri, termasuk wilayah pedalaman dan perbatasan. Sepanjang tahun 2024, berbagai kanal layanan digital dan kolaborasi dengan fasilitas kesehatan telah memperkuat kehadiran layanan JKN di tengah masyarakat.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, mengungkapkan bahwa hingga akhir 2024, jumlah peserta JKN mencapai 278,1 juta orang atau sekitar 98,45% penduduk. Capaian ini turut ditopang dengan tercapainya predikat Universal Health Coverage (UHC) di 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota. Tujuan besarnya, kata Ghufron, adalah memastikan seluruh peserta memperoleh layanan kesehatan yang layak, kapan pun dan di mana pun.

“Untuk menjangkau wilayah-wilayah pelosok, kami menghadirkan layanan BPJS Keliling di 37.858 titik, yang telah melayani hampir 940 ribu transaksi. Selain itu, kami bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membuka layanan satu atap di Mal Pelayanan Publik pada 227 lokasi, menghasilkan 379 ribu lebih transaksi layanan sepanjang 2024,” jelas Ghufron dalam acara Public Expose, Senin (14/07).

Selama satu dekade terakhir, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mitra BPJS Kesehatan meningkat dari 18.437 menjadi 23.682, sementara jumlah rumah sakit mitra melonjak hampir dua kali lipat dari 1.681 menjadi 3.162.

Untuk menjangkau masyarakat di wilayah tanpa fasilitas kesehatan memadai (DBTFMS), BPJS Kesehatan turut menghadirkan layanan inovatif, seperti rumah sakit terapung, pengiriman tenaga medis, dan kerja sama khusus dengan fasilitas kesehatan di berbagai wilayah, termasuk Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, hingga Maluku dan Papua Pegunungan.

Digitalisasi layanan juga menjadi tonggak penting. Aplikasi Mobile JKN, layanan WhatsApp PANDAWA, Voice Interactive JKN (VIKA), dan BPJS Kesehatan Care Center 165 memudahkan peserta untuk mendapatkan layanan administrasi dan informasi. Tahun 2024 bahkan dilengkapi dengan layanan video conference berbasis Zoom, memungkinkan peserta mengurus kebutuhan tanpa harus hadir fisik.

Layanan telekonsultasi juga semakin populer, digunakan oleh 17,2 juta peserta di 21.929 FKTP. Tenaga medis kini terbantu fitur i-Care JKN yang memberikan informasi riwayat kesehatan peserta selama satu tahun terakhir.

Selain itu, sistem antrean online melalui Mobile JKN diterapkan di lebih dari 22 ribu FKTP dan 3.132 rumah sakit, mempercepat proses layanan. Penyederhanaan juga menyentuh peserta dengan penyakit kronis yang kini bisa memperpanjang rujukan dan menebus obat lebih mudah. Informasi jadwal operasi dan ketersediaan tempat tidur juga tersedia secara daring demi transparansi dan kepastian layanan.

Ghufron menegaskan komitmen layanan melalui enam prinsip utama yang dikenal sebagai Janji Layanan JKN, yaitu: cukup menggunakan KTP/NIK, tanpa fotokopi dokumen, tanpa biaya tambahan, tanpa batasan hari rawat, ketersediaan obat yang memadai, serta pelayanan yang ramah dan bebas diskriminasi.

Tak hanya layanan, aspek tata kelola keuangan juga menjadi perhatian. Tahun 2024, BPJS Kesehatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) dari hasil audit keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) — pencapaian ini telah diraih 11 kali berturut-turut.

BPJS Kesehatan juga menjaga kesehatan dana dengan aset bersih Rp49,52 triliun, cukup untuk menutup klaim hingga 3,4 bulan ke depan, serta hasil investasi Rp5.395,6 triliun, melampaui target.

Secara total, sepanjang 2024 terdapat 673,9 juta pemanfaatan layanan JKN, atau rata-rata 1,8 juta kunjungan per hari. Angka ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap program JKN.

“JKN adalah bentuk gotong royong bangsa untuk mewujudkan akses layanan kesehatan yang adil dan merata. Bahkan masyarakat di pedalaman pun harus mendapat layanan yang setara,” tegas Ghufron.