Semarang, SUARA PEMBARUAN - Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (6/7/2026). Agenda sidang kali ini menghadirkan empat saksi dari perusahaan kontraktor pelaksana proyek perkeretaapian yang diduga terkait dengan aliran dana untuk anggota Komisi V DPR RI.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan Kepala Bagian Keuangan PT Istana Putra Agung (IPA) Suyanto, staf keuangan PT IPA Anis, Direktur PT IPA Dion Renato Sugiarto, serta Direktur PT Indria Putra Persada Ferry Septha Indrianto.
Dalam persidangan, keterangan para saksi mengarah pada dugaan adanya permintaan dana dari proyek Jalur Ganda Solo–Semarang Segmen 6 (JGSS 6). Proyek itu diketahui berjalan saat Sudewo masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI periode 2019–2024.
Saksi Suyanto menjelaskan, PT Istana Putra Agung menggarap proyek JGSS 6 dengan nilai kontrak bersih sekitar Rp144 miliar. Sebagai Kepala Bagian Keuangan, ia bertugas mengatur arus kas perusahaan, termasuk menyiapkan dana berdasarkan arahan direksi.
Di hadapan majelis hakim, Suyanto mengaku pernah diperintahkan Direktur PT IPA Dion Renato Sugiarto untuk menyiapkan uang sebesar 0,5 persen dari nilai kontrak bersih proyek. Nilainya sekitar Rp721,5 juta. Menurut Suyanto, uang itu diminta untuk kepentingan pihak yang disebut berkaitan dengan Komisi V DPR RI.
Saat didalami JPU KPK Greafik, Suyanto membenarkan adanya permintaan dana untuk anggota Komisi V DPR RI. Namun, ia mengaku tidak dapat memastikan apakah permintaan itu secara spesifik mengatasnamakan Sudewo.
“Ada permintaan secara spesifik untuk anggota Komisi V DPR RI. Tapi kalau atas nama Sudewo saya tidak ingat, karena Pak Dion menyampaikan hanya untuk anggota Komisi V DPR RI,” ujar Suyanto dalam persidangan.
Ia juga menerangkan bahwa uang tersebut tidak dicairkan sekaligus, melainkan bertahap menyesuaikan kondisi arus kas perusahaan. Setelah terkumpul, bagian keuangan melaporkan kepada Dion, yang kemudian memerintahkan Dodi untuk menyerahkannya kepada Bernard Hasibuan, saat itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah.
Suyanto menegaskan dirinya tidak mengetahui tujuan akhir maupun siapa penerima uang tersebut. “Kami hanya diperintah menyiapkan uang. Saya tidak tahu niat siapa memberikan uang itu,” katanya.
Keterangan itu diperkuat oleh Anis, staf keuangan PT Istana Putra Agung. Ia menyebut perusahaan sempat mencairkan dana Rp721,5 juta, hasil perhitungan 0,5 persen dari nilai kontrak bersih proyek JGSS 6. Namun, ia mengaku baru mengetahui nama Sudewo muncul dalam perkara ini setelah proses penyelidikan berjalan.
“Saya tidak tahu uang itu diterima Sudewo atau tidak. Saya tahunya uang itu mengarah ke Pak Sudewo setelah penyelidikan perkara ini,” ujar Anis.
Sementara itu, Direktur PT IPA Dion Renato Sugiarto membeberkan lebih jauh dugaan skema pembagian fee proyek JGSS 6. Dalam kesaksiannya, Dion mengaku sempat beberapa kali bertemu dengan Sudewo di Jakarta, Solo, dan Semarang saat Sudewo masih duduk di Komisi V DPR RI.
Dion mengatakan, setelah PT IPA ditetapkan sebagai pemenang proyek, ia menerima daftar alokasi fee dengan total sekitar 20 persen dari nilai kontrak. Dalam daftar itu, terdapat pos untuk “Pak Dewo” sebesar 0,5 persen atau sekitar Rp721,5 juta.
Selain itu, Dion menyebut ada pula alokasi untuk sejumlah pihak lain. Pokja dan Inspektorat Jenderal masing-masing disebut mendapat jatah 0,5 persen, BPK sebesar 1 persen atau sekitar Rp1,4 miliar, Kepala BTP Jawa Tengah sebesar Rp1,5 miliar, serta beberapa pihak lain yang turut disebut dalam persidangan.