Dalam kajiannya, DPW JPKP Jawa Timur turut mengingatkan adanya potensi upaya menghambat proses penegakan hukum melalui berbagai bentuk tekanan, termasuk mobilisasi massa. Karena itu, mereka mengusulkan agar aparat penegak hukum membentuk tim khusus untuk memetakan dan mengantisipasi potensi gangguan terhadap proses penegakan hukum di sektor pertambangan galian C di Banyuwangi.
Catatan redaksi: Seluruh informasi dalam berita ini merupakan pemaparan isi kajian DPW JPKP Jawa Timur. Dugaan pelanggaran maupun potensi tindak pidana yang disebutkan belum merupakan putusan hukum berkekuatan tetap. Pihak-pihak yang disebut dalam kajian berhak memberikan klarifikasi atau tanggapan sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan.