Jakarta, SUARA PEMBARUAN – Ketegangan wacana antara Mahfud MD dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencuat ke publik setelah keduanya saling menanggapi dugaan adanya penggelembungan anggaran atau mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Isu tersebut mengemuka setelah Mahfud MD menyebut proyek strategis nasional itu menimbulkan banyak utang akibat dugaan pembengkakan biaya. Menanggapi hal itu, KPK meminta Mahfud untuk menyampaikan laporan resmi disertai data pendukung agar bisa ditindaklanjuti secara hukum.
Namun, Mahfud menilai langkah penyelidikan tidak seharusnya bergantung pada adanya laporan tertulis. Ia menegaskan KPK semestinya dapat bergerak proaktif menindaklanjuti informasi publik yang sudah beredar luas.
“Saya cuma mengutip pernyataan Anthony Budiawan. Kalau memang ada indikasi seperti itu, seharusnya langsung diselidiki tanpa perlu laporan formal,” ujar Mahfud kepada awak media di Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Menurutnya, mekanisme laporan formal tidak relevan untuk kasus yang sudah jelas ramai dibicarakan dan memiliki indikasi awal yang kuat. “Nggak perlu laporan-laporan yang nggak masuk akal begitu,” imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto menanggapi pernyataan Mahfud dengan mengatakan bahwa lembaganya tetap memerlukan laporan resmi yang disertai dokumen dan data pendukung.
“Kalau Pak Mahfud memiliki informasi atau data terkait, kami berharap itu bisa disampaikan secara resmi agar ada kejelasan dan dasar bagi penyelidikan,” ujar Setyo di Jakarta pada 16 Agustus 2025 lalu.
Pernyataan serupa juga disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, yang menegaskan bahwa siapa pun, termasuk pejabat publik, dapat melapor melalui saluran pengaduan masyarakat KPK.
“Kami mengimbau masyarakat yang mengetahui informasi awal atau data dugaan tindak pidana korupsi agar menyampaikannya kepada KPK,” kata Budi di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
Ia menambahkan, setiap laporan yang diterima akan dikaji untuk memastikan apakah memenuhi unsur tindak pidana korupsi atau tidak.
Dugaan Mark Up Biaya Proyek Whoosh
Mahfud MD sebelumnya mengungkapkan adanya perbedaan signifikan dalam biaya pembangunan per kilometer proyek Whoosh. Dalam pernyataannya di kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025, ia membandingkan angka antara Indonesia dan China.
“Menurut perhitungan Indonesia, biaya per kilometer mencapai 52 juta dolar AS, sementara di China hanya sekitar 17–18 juta dolar AS. Artinya, naik hampir tiga kali lipat,” ungkap Mahfud.
Ia pun mempertanyakan ke mana perbedaan nilai tersebut mengalir. “Siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Ini harus ditelusuri,” ujarnya menegaskan.
Mahfud menilai, perbedaan mencolok itu perlu segera diselidiki agar publik mengetahui dengan jelas bagaimana struktur pembiayaan proyek dan siapa pihak yang bertanggung jawab atas dugaan pembengkakan anggaran tersebut.*
Artikel Terkait
Dari Skandal Korupsi hingga Pemblokiran Medsos, Begini Awal Gejolak Demo Berdarah di Nepal
Kejari Tahan Kepala Dinkes Kota Bengkulu Dugaan Korupsi Proyek Labkesda Tahun 2023
Prabowo Geram Korupsi Sistemik, Tegaskan Komitmen Bangun Pemerintahan Bersih
Kejagung Cabut Paspor Riza Chalid, Buronan Kasus Korupsi Minyak Kini Berstatus Tanpa Kewarganegaraan
Kejagung Sita Aset Milik Anak Riza Chalid di Kebayoran Baru, Diduga Terkait Kasus Korupsi Minyak Pertamina