politik

Megawati Minta Agustin dan Iswar Hilangkan Budaya Korupsi di Kota Semarang

Selasa, 1 Oktober 2024 | 06:12 WIB
Megawati, advokat muda Semarang

Semarang, SUARA PEMBARUAN - Megawati mendukung penuh langkah Agustina dan Iswar Aminuddin untuk menghilangkan budaya korupsi di Semarang.

Dia menegaskan, transparansi dan akuntabilitas penganggaran menjadi kunci membangun kepercayaan publik.

Selain itu, efisiensi pelayanan juga bisa menjadi inspirasi bagi warga dalam membangun kepercayaan.

"Jadi Bu Agustina dan Pak Iswar bisa menjadi inspirasi serta teladan bagi warga dalam hal pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme," ujar Megawati, seorang pengacara muda dan cantik asal Semarang, Senin (30/9).

"Jadi bagaimana agar sistem penganggaran dan manajemen oprasi pelayanan kepada masyarakat menjadi kunci terbangunnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan," tegas Megawati lagi.

Megawati juga memberikan pernyataan di hadapan Agustina dan Iswar Aminuddin bahwa dirinya mengandalkan keduanya jika terpilih untuk memimpin Kota Semarang.

"Kami mengandalkan ibu dan bapak jika terpilih sebagai pemimpin di Kota Semarang," ujarnya.

Megawati menegaskan bahwa pemimpin dikatakan berhasil jika masyarakatnya makmur.

Merespon dukungan dan permintaan Megawati itu, Agustina menjawab bahwa dirinya dan Iswar mampu menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan taat hukum agar ekonomi terus tumbuh.

"Karena apa? Setiap ada masalah hukum yang menimpa sebuah pemerintahan, maka akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka saya akan menjamin keterbukaan dan transparansi serta akuntabilitas," tuturnya.

"Ajari kita mengelola pemerintahan yang profesional seperti pengusaha menjalankan usahanya," tambahnya

Lalu Iswar Aminuddin menjelaskan bahwa fenomena korupsi tidak hanya ada di pemerintah. Korupsi bisa terjadi karena perilaku korup di dua belah pihak, yaitu antara pengusaha dan pemerintah.

"Di Kota Semarang sudah berlaku sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga pelayanan bisa dilakukan secara efisien tanpa ada pertemuan antara pengusaha dan pemerintah sehingga bisa meminimalisir transaksi ilegal yang berpotensi korupsi," paparnya.

"Dan masalah korupsi, suap, atau gratifikasi terjadi di luar kantor karena ada egoisne pengusaha dan oportunisnya pejabat pemerintahan," tandas Iswar.*

Tags

Terkini