Makassar, suarapembaruan.news - Kepengurusan Dewan Pimpinan  Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di tangan Taufan Pawe menghadapi ancaman perpecahan internal dan harus segera diselamatkan.

"Harus ada konsolidasi organisasi untuk menyelesaikan masalah internal. Kalau tidak, maka itu akan berujung pada perpecahan yang berkelanjutan. Sadar tidak sadar, sekarang di Golkar Sulsel sudah terjadi perpecahan. Lihat saja, masa ada Ketua DPRD dikeluarkan dari WA Group, sudah tidak benar ini organisasi," ujar Wakil Ketua DPP Partai Golkar, Nurdin Halid (NH) kepada wartawan di Makassar, Kamis (23/6/2022).

Mantan anggota DPR RI yang pernah ikut membesarkan Partai.Golkar di Sulsel itu menilai bahwa kepemimpinan Partai Golkar di Sulsel secara internal sah karena ada SK-nya dari DPP. Tapi secara hukum, itu masih bermasalah. Kenapa ? Karena 2/3 perserta Musda telah mengajukan persoalan (keberatan) ke Mahkamah Partai yang sampai sekarang belum ada penyelesaian.

"Itu kan kasus yang tertunda, merupakan bom waktu bagi Golkar Sulsel. Bayangkan, kalau 2/3 peserta Musda yang telah mengajukan keberatan, meletakkan Musda tidak sah. Kalau peserta Musda menyatakan tidak sah, harusnya Musda tidak sah. Tapi pertanyaannya, kenapa DPP mengeluarkan pengesahan ? ", tandasnya.

Pelanggaran AD/ART

Kepengurusan Partai Golkar di tangan Taufan Pawe jauh melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Kenapa ? Katakan Musda yang sah ada formatur. Formatur yang punya kewenangan memilih pengurus, bukan hanya ketua formatur. Sementara, kepengurusan hanya dibuat oleh ketua formatur. Itu sudah melanggar juga, kata Nurdin.

Mestinya mahkamah partai segera menyidangkan, memutus perkara apapun yang diajukan oleh para kader maupun pengurus.
"Itukan gugatan, kalau tidak salah ya, satu bulan setelah Musda sudah langsung diajukan. Kesalahan Mahkamah partai kenapa tidak langsung menyidangkan, ada apa ? tanyanya.

Menurutnya, Golkar Sulsel tidak bisa solid kalau tidak ada keputusan hukum dan itu pasti panjang. Dan kalau saya lihat ini tidak ada langkah-langkah rekonsiliasi. Politik itu kan kalau ada perpecahan, ada perbedaan, ada dualisme, harus ada rekonsiliasi. Tapi ini saya lihat tidak ada upaya-upaya itu. Jadi ada pembiaran.

Pada saat ini dibutuhkan pemimpin yang militan dan paham organisasi dan taat berorganisasi, taat azas berorganisasi.

Ancaman partai yang lebih besar adalah saat mengikuti pertarungan kontestasi politik 2024. Parta--partai lain sudah mengancam untuk merebut kejayaan Golkar. Oleh karena itu dibutuhkan pemimpin yang berpengalaman seperti Ilham Arief Sirajuddin (IAS).

Apa dasarnya ? Saya kenal baik karena pernah bersama membesarkan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). Golkar besar di tahun 1997 di Sulsel karena sebagian besar kontribusinya AMPI.

Dulu kita buat namanya kirab. Ketuanya itu Ilham Arief Sirajuddin (IAS). Saya buat kema ketuanya itu Agus Arifin Nu'mang. Dua kegiatan itu membuming di Sulawesi Selatan, sehingga menghantar Golkar menang 1997. Sesudah itu dia (Ilham) jadi ketua Golkar kota madya (Makassar), kemudian suaranya meningkat, dia jadi wali kota,  Ketua Golkar provinsi.

"Jadi, Ilham itu adalah Golkar tulen, figur ini sangat dibutuhkan untuk membenahi Golkar Sulsel, kalau Golkar tetap mau eksis di 2024. Ini yang mesti disadari oleh kader-kader Golkar di Sulsel," jelas Nurdin.
(SPnews/M Kiblat Said)