Jakarta, SUARA PEMBARUAN – Dalam pidato yang disampaikannya saat perayaan Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta pada Rabu malam, 23 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasan tidak biasa. Ia mendorong universitas di Indonesia untuk membuka program studi baru yang ia sebut "serakahnomics", sebagai bentuk kritik terhadap praktik ekonomi yang menurutnya telah menyimpang dari nilai-nilai keadilan sosial.
“Ini bukan mazhab neoliberalisme, bukan pasar bebas, bukan kapitalisme. Ini mazhab serakahnomics,” ucap Prabowo dalam pidatonya.
Ia meminta kalangan akademisi di perguruan tinggi agar mengkaji lebih dalam fenomena ketamakan dalam sistem ekonomi, yang ia nilai menjadi akar dari ketimpangan sosial.
Presiden Prabowo mengawali pandangannya dengan menyinggung Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menurutnya memuat nilai-nilai penting tentang kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan bersama. Ia menegaskan bahwa keberadaan negara harus menjamin rakyat hidup layak, aman, dan bebas dari kemiskinan.
“Kalau rakyat tidak punya rumah, kelaparan, anak-anak kekurangan gizi, pengangguran tinggi, itu bukan tujuan dari bernegara,” tegasnya.
Prabowo juga mengkritik keras pendekatan ekonomi yang hanya bergantung pada teori "trickle down effect", yakni keyakinan bahwa kesejahteraan dari kalangan atas akan menetes ke bawah. Baginya, model ini terbukti gagal.
“Faktanya, netesnya kelamaan. Bisa 200 tahun baru terasa, kita keburu mati. Itu tidak benar,” ujarnya lantang.
Salah satu contoh nyata yang ia soroti adalah kelangkaan minyak goreng di Indonesia, padahal negara ini merupakan salah satu produsen utama kelapa sawit di dunia. Prabowo melihat kejadian tersebut sebagai ironi dan cermin dari praktik ekonomi yang diwarnai ketamakan.
“Pasal 33 itu senjata pamungkas kita. Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara,” katanya.
Dengan istilah serakahnomics, Prabowo berharap dunia kampus mulai memperluas kajian ekonomi yang tidak semata fokus pada pertumbuhan, tapi juga pada pemerataan dan keadilan sosial.