Yogyakarta, suarapembaruan.news - Dalam kuliah umum “Kebijakan Ekonomi Baru dan Peran Informasi Geospasial Tematik Ekosistem Karbon Biru pada Kawasan konservasi, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”, di Ruang Balai Senat, Gedung Pusat UGM Rabu (6/3), Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Wahyu Sakti Trenggono, mengatakan kementerian KKP akan mengembangkan lima komoditas budidaya perikanan laut untuk mendorong kesejahteraan 140 juta penduduk yang tinggal di wilayah pesisir. Lima komoditas perikanan yang dipilih untuk budidaya yakni udang, rumput laut, nila salin, kepiting, lobster. “Pangsa pasarnya cukup besar sekitar 400 miliar dollar($) Amerika Serikat (AS) dalam satu tahun,” terang Wahyu Sakti Trenggono.
Untuk mewujudkan budidaya perikanan itu, dimulai dengan pembangunan kampung nelayan modern yang merupakan bagian dari transformasi ruang hidup dan runga sosial nelayan agar menjadi lebih produktif dan mandiri dengan dibangunnya fasilitas pabrik es, bale pelatihan, Gudang beku, bengkel nelayan, kios persediaan, jalan akses, dermaga dan pedestrian. Untuk saat ini, kampung nelayan modern yang dibuat sebagai percontohan oleh pemerintah berada di Desa Samber, Kabupaten Biak Numfor, Papua.
Pembangunan kampung nelayan modern tersebut demi meningkatkan potensi kemampuan rakyat, agar unggul dalam sektor budidaya perikanan. Menteri KKP menyebutkan, untuk budidaya salmon saja banyak negara belajar dari Norwegia. “Untuk budidaya salmon itu belajar dari Norwegia. Misalnya Australia bikin budidaya salmon mendatangkan orang norwegia,” jelasnya.
Jika tidak dilakukan, kesejahteraan nelayan akan tetap sulit terealisasi, sebab indeks rata-rata nilai tukar nelayan RI saat ini hanya berkisar di angka 104. Untuk bisa sejahtera harus di angka 130. “Jika nilai tukar masih 104 maka para nelayan seumur hidupnya tidak akan pernah sejahtera,” imbuhnya.
Hal lain, serapan karbon biru yang berasal dari wilayah kelautan, wilayah konservasi dan pulau terpencil akan menyumbang nilai ekonomi. Oleh karena itu diperlukan sumber data yang komplit melalui pengembangan sistem infrastruktur ocean big data.
“Kita sudah melakukan peluncuran satelit nano, mendatangkan kapal yang bisa memonitor, underwater drone, dan seluruh wilayah konservasi dipasang sensor untuk mengetahui kondisi perubahan wilayah konservasi dan pulau terpencil yang termonitor selama 24 jam,” katanya.
Sementara itu, Rektor UGM Prof. dr. Ova Emilia mengatakan, Indonesia memiliki potensi ekonomi dari daerah pesisir dan sektor kelautan untuk menunjang kesejahteraan nelayan dan berkontribusi untuk menurunkan dampak pada perubahan iklim. “Laut kita banyak menyimpan karbon biru lebih besar dibanding karbon hijau namun tantangan kita terkait ketersediaan data akan sumber daya laut termasuk potensi karbon biru,” paparnya.
Rektor menegaskan pihaknya siap untuk berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka mendorong penyediaan data ekosistem karbon biru secara terintegrasi. “Kami siap berkolaborasi dengan KKP. Kami sudah menjalin kerja sama sebelumnya lewat kegiatan pemetaan ekosistem karbon biru padang lamun di Indonesia,” tegas Rektor UGM. (*)