Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Mawardi, dalam paparannya menjelaskan bahwa pelaksanaan FGD hari ini (Kamis, 17 April 2025) berlangsung secara paralel di dua lokasi, yaitu FEB UNDIP dan Universitas Andalas, Sumatera Utara. Pemilihan FEB UNDIP sebagai lokasi tidak lepas dari reputasinya sebagai salah satu fakultas ekonomi terbaik di Indonesia, serta rekam jejak para guru besar UNDIP dalam berkontribusi terhadap pembangunan daerah.Baca Juga: Wijayanto, Ph.D : Media dan UNDIP Harus Berkolaborasi Jalankan Fungsi Profetik, Karena Punya Misi Sama-sama Menyuarakan Kebenaran
“RAPBN disusun oleh pemerintah bersama DPR, tetapi DPD RI memiliki peran strategis dalam memberikan pertimbangan atas dasar kondisi riil di daerah. Melalui Komite IV, kami ingin masukan dari kampus seperti UNDIP menjadi fondasi dalam menyusun kebijakan fiskal nasional yang tepat sasaran,” jelas Mawardi.
Hadir dalam FGD memberikan paparan untuk bahan diskusi, dua guru besar UNDIP dari Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, yaitu Prof. F.X. Sugiyanto dan Prof. Nugroho S.B. Maria. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Heru Susilo, M.T. Diskusi dipandu oleh akademisi UNDIP, Mohamad Egi Destiarsono, M.S.E.Baca Juga: Wijayanto, Ph.D : Media dan UNDIP Harus Berkolaborasi Jalankan Fungsi Profetik, Karena Punya Misi Sama-sama Menyuarakan Kebenaran
FGD ini membahas berbagai parameter ekonomi makro seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, hingga arah kebijakan subsidi dan belanja negara. Hasil diskusi ini akan disusun dalam bentuk rekomendasi DPD RI untuk disampaikan kepada pemerintah sebagai bagian dari proses penyusunan APBN 2026.
Kegiatan ini memperkuat posisi UNDIP, khususnya FEB, sebagai thought leader (sumber pemikiran penting) dalam isu-isu kebijakan ekonomi dan sosial, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa kampus bukan hanya tempat belajar, tetapi juga laboratorium ide dan solusi untuk menjawab tantangan bangsa.*