Semarang, suarapembaruan.news – Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mendorong pemerataan kualitas sekolah untuk mendukung suksesnya sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/ SMK di wilayahnya.
“Sebenarnya (kebijakan) pemerintah sudah bagus. Sudah tidak ada lagi sekolah favorit. Semuanya sama. Sekarang tinggal bagaimana kita meningkatkan profesionalitas guru-guru,” kata Nana saat rapat PPDB online di kantornya, Selasa (28/5).
Untuk mendorong pemerataan tersebut, lanjutnya, perlu dilakukan pemetaan, sehingga akan diketahui mana-mana SMA/ SMK yang masih perlu digenjot kualitasnya.
Baca Juga: PPDB SMA/SMK Jateng Dimulai Juni 2024, Anak Tak Sekolah Dapat Jalur Afirmasi
“Kita juga perlu untuk terus melakukan pembinaan kepada guru-guru kita semua. Biar semuanya sama (merata). Harapan pemerintah pusat begitu, biar semuanya sama,” ujar Nana.
Selain kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, Nana juga mendorong agar sarana dan prasarana sekolah juga harus merata.
Ia meminta agar pihak sekolah tidak ragu untuk mengajukan anggaran apabila kekurangan sarana dan prasarana. "Yang penting bisa kita pertanggungjawabkan, karena ini untuk masyarakat," ucapnya.
Baca Juga: Sukseskan Program Pemerintah Daerah, Pemprov Bengkulu Butuh SDM Unggul
Adapun terkait PPDB online, Nana menambahkan, panitia pelaksana harus betul-betul profesional. Beberapa aturan baru dalam penerimaan siswa baru wajib dipahami panitia.
Menurut dia, proses penerimaan siswa baru harus mendapatkan pengawasan dari inspektorat. Harapannya, akan meminimalisir terjadinya kesalahan dan komplain dari masyarakat.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Uswatun Hasanah menyampaikan, PPDB SMA/ SMK Negeri di Provinsi Jateng secara online tahun 2024 akan dibuka pada awal Juni nanti. Sejak enam tahun lalu, pemerintah menerapkan sistem zonasi untuk penerimaan siswa baru.
Baca Juga: Pemkot Semarang dan KemenPUPR akan Kolaborasi untuk Proyek SPALD-T
Uswatun membeberkan, dalam pelaksanaan PPDB, pihaknya selalu menjaga lima prinsip, yaitu berintegritas, objektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif. Untuk mengawal pelaksanaannya, maka mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, selalu melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk ombudsman dan KPK.
Pada tahun ajaran 2024/2025 ini, Pemprov Jateng menyediakan 225.230 kursi untuk calon peserta didik baru jenjang SMA/SMK. Di tahun ini, anak tak sekolah (ATS) pun mendapat afirmasi, agar hak dasar pendidikan mereka terpenuhi.
Artikel Terkait
Indikator Iklim Keamanan Sekolah Turun, Lestari Moerdijat : Upaya Mewujudkan Proses Belajar yang Aman Harus Konsisten Dilakukan
Sekolah Taruna Papua Hadirkan Pendidikan Yang Berkualitas, Bermartabat Bagi Anak-Anak Papua
Menggugah Anak-Anak Sekolah Asrama Taruna Papua Untuk Berani Bermimpi dan Mewujudkannya
Implementasikan Program Pemkot ke Sekolah, SMPN 22 Semarang Raih Juara 1 Kompetisi AIA Healthiest School
PPDB SMA/SMK Jateng Dimulai Juni 2024, Anak Tak Sekolah Dapat Jalur Afirmasi