BGN Ajukan Tambahan Anggaran Rp28,6 Triliun untuk Tuntaskan Program Makan Bergizi Gratis 2025

Jakarta, SUARA PEMBARUAN — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan tambahan anggaran guna menyelesaikan target hingga akhir tahun 2025.

Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (12/11), Dadan menyebutkan pihaknya telah mengajukan tambahan dana sebesar Rp28,63 triliun kepada Kementerian Keuangan. Tambahan itu dibutuhkan untuk menutup kekurangan biaya akibat meningkatnya jumlah penerima manfaat dan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil.

“Penyerapan anggaran MBG saat ini telah mencapai Rp43,4 triliun dari total Rp71 triliun yang bersumber dari APBN, atau sekitar 61,2 persen. Namun dengan penambahan penerima manfaat, kebutuhan kami di sisa 50 hari terakhir tahun ini diproyeksikan mencapai Rp29,5 triliun,” jelas Dadan.

Ia menambahkan, dari total dana cadangan MBG sebesar Rp100 triliun, serapan hingga akhir tahun diperkirakan mencapai Rp28–29 triliun, seiring dengan percepatan pelaksanaan program yang baru bisa terealisasi penuh pada Desember 2025.

Namun, permintaan tambahan anggaran tersebut menuai catatan dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, yang menegaskan bahwa mekanisme pengajuan seharusnya dilakukan terlebih dahulu melalui DPR, bukan langsung ke Kemenkeu.

“Sebelum mengajukan ke Kemenkeu, BGN semestinya meminta persetujuan DPR karena fungsi anggaran ada di sini. Setelah disetujui di DPR, baru disampaikan ke Kemenkeu,” tegas Nihayatul, seraya meminta agar tim BGN memahami tata cara pengajuan tambahan dana sesuai prosedur.

Selain membahas anggaran, Dadan juga menyinggung soal keterlambatan pembayaran gaji bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) batch 3, ahli gizi (AG), dan ahli akuntan (AK) yang terlibat dalam program MBG.

“Keterlambatan terjadi karena proses administrasi pergeseran anggaran. Namun, paling lambat hari Minggu seluruh gaji sudah masuk ke rekening masing-masing,” ujar Dadan. Ia memastikan bulan depan tidak akan ada lagi keterlambatan pembayaran, dan berharap para tenaga SPPI, AG, serta AK akan segera diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) agar memperoleh tunjangan kinerja dan kepastian pendapatan.

Dengan tambahan dana dan pembenahan administrasi, BGN berkomitmen menuntaskan program Makan Bergizi Gratis secara menyeluruh hingga akhir 2025, guna memastikan pemerataan akses gizi sehat bagi masyarakat Indonesia.