DPR Kritisi BGN Soal Menu MBG: UPF Harus Dihapus, Bukan Sekadar Dialihkan ke UMKM

Jakarta, SUARA PEMBARUAN - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mempertanyakan konsistensi Badan Gizi Nasional (BGN) terkait penggunaan makanan ultra processed food (UPF) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Charles menyoroti adanya perbedaan pernyataan pejabat BGN mengenai UPF, yang mencakup produk seperti mi instan, sereal, nugget, sosis, dan makanan olahan industri lainnya. Kritik publik terhadap menu MBG sebelumnya mencuat setelah beredar foto pembagian burger, spaghetti, hingga sosis bagi anak sekolah.

Dalam rapat dengar pendapat dengan BGN, Rabu (1/10/2025), Charles mengingatkan bahwa sebelumnya Wakil Kepala BGN, Nanik, sempat menyatakan larangan UPF dalam menu MBG. Namun, pernyataan tersebut berbeda dengan surat dari Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, yang menyebutkan produk olahan seperti biskuit, roti, sereal, dan nugget masih boleh digunakan asal berbasis produksi lokal.

“Ini artinya bukan melarang, tapi sekadar mengalihkan pembelian ke UMKM. Padahal yang kita minta jelas: UPF tidak lagi masuk menu MBG,” tegas Charles.

Ia menekankan bahwa UPF berpotensi membahayakan kesehatan anak karena tinggi gula, garam, dan lemak, sehingga BGN diminta berkonsultasi dengan BPOM dan Kementerian Kesehatan untuk memastikan standar gizi MBG sesuai regulasi.

Sementara itu, Nanik dalam kesempatan berbeda menegaskan komitmennya untuk tidak mentolerir pemakaian produk pabrikan dalam menu MBG, kecuali susu kemasan di daerah tanpa peternakan sapi. Ia menekankan bahwa dapur MBG harus mendukung ekonomi lokal dengan memberdayakan UMKM pangan, seperti roti buatan ibu-ibu murid.

“Jika larangan UPF diterapkan, ratusan ribu UMKM pangan bisa tumbuh. Program ini tidak hanya memberi gizi pada anak bangsa, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat,” ujar Nanik pada 27 September 2025.

Meski demikian, ia mengklarifikasi bahwa menu seperti burger atau spaghetti hanya disajikan sesekali sesuai permintaan siswa agar tidak bosan. “Anak-anak boleh request sekali seminggu. Jadi bukan makanan harian, hanya untuk variasi,” jelasnya.

Sebelumnya, kritik keras terhadap menu MBG datang dari pakar gizi Tan Shot Yen dalam rapat Komisi IX DPR pada 22 September 2025. Ia menilai pemberian burger dan spaghetti tidak sesuai dengan potensi pangan lokal, mengingat bahan utama seperti gandum tidak diproduksi di Indonesia.