Algoritma sebagai Kekuasaan Baru: Demokrasi dalam Cengkeraman Platform Digital

Semarang, SUARA PEMBARUAN — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro kembali menghadirkan forum intelektual kritis melalui kuliah umum internasional bertajuk “Social Media and Politics in Southeast Asia”. Dalam forum yang digelar di Ruang Teater FISIP UNDIP ini, Prof. Merlyna Lim, Ph.D., pakar politik digital dan media sosial, mengupas tuntas bagaimana algoritma media sosial kini menjelma menjadi kekuatan politik baru yang mengancam fondasi demokrasi.

Kuliah umum ini dirangkai dengan diskusi publik bertema “Memahami Politik Algoritma Sosial Media”, mempertemukan akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil dalam perbincangan tentang bagaimana teknologi platform menggeser pusat-pusat kekuasaan tradisional menuju otoritas tersembunyi yang tertanam dalam sistem algoritmik.

Keynote speaker Dr. Wijayanto, Wakil Rektor Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik UNDIP, menyoroti transformasi media sosial dari ruang partisipatif menjadi medan represi digital. “Kita sedang menyaksikan bagaimana algoritma menjadi alat untuk membentuk kesadaran kolektif, menyebar disinformasi, dan mempersempit ruang dialog melalui polarisasi emosional,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa masa depan demokrasi akan ditentukan oleh siapa yang mengendalikan teknologi dan bagaimana masyarakat membangun regulasi serta budaya digital yang sehat.

Prof. Merlyna Lim dalam sesi utama menyampaikan bahwa algoritma bukanlah perangkat netral, melainkan instrumen kekuasaan yang menata apa yang kita lihat, pikirkan, dan percayai. Ia menjelaskan bahwa logika kapitalisme digital mendorong algoritma bekerja untuk kepentingan komersial dan politik, menciptakan jebakan komunikasi di mana ekspresi personal dikomodifikasi demi popularitas. “Kita hidup dalam sistem yang mendorong bicara untuk viral, bukan untuk memahami,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa enklave algoritmik memperkuat polarisasi dan menghambat deliberasi publik. Dalam konteks Asia Tenggara, algoritma digunakan bukan hanya untuk konsumsi, tetapi juga sebagai alat pengendalian sosial dan politik. Oleh karena itu, menurutnya, penting untuk membangun teori dari Selatan Global, dengan memahami konteks lokal yang berbeda dari narasi besar Barat.

Diskusi publik yang mengikuti sesi utama turut memperkaya perspektif kritis. Dr. Yuwanto dan Dr. Nurul Hasfi menyoroti bagaimana aktor politik memanipulasi algoritma untuk membangun citra, memicu konflik identitas, dan mengatur arah opini publik menjelang kontestasi elektoral. “Kekuatan algoritma telah menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi politik kontemporer,” ujar Dr. Yuwanto, seraya mengapresiasi karya terbaru Prof. Merlyna sebagai rujukan penting dalam kajian demokrasi digital. Ia juga mendorong agar kajian ini diperluas ke isu kecerdasan buatan yang mulai menjadi aktor politik baru.

Dr. Nurul Hasfi menambahkan bahwa media sosial kini tak ubahnya medan ideologis, di mana elite politik dan tim kampanye berkompetisi memperebutkan kendali atas narasi publik. Ia menekankan pentingnya etika digital dan perlunya pendidikan politik berbasis literasi kritis untuk membendung dominasi algoritmik.

Wakil Dekan I FISIP UNDIP, S. Rouli Manalu, mewakili pimpinan fakultas menyatakan, “Media sosial bukan lagi ruang netral—ia adalah struktur kekuasaan yang bisa bertindak anti-demokratis. Forum ini menjadi bentuk tanggung jawab akademik dalam membongkar wajah baru kekuasaan yang kini tersembunyi di balik kode, data, dan algoritma.”

Acara ini dihadiri ratusan peserta dari kalangan dosen dan mahasiswa yang secara aktif memberikan tanggapan kritis. Diskusi ini menunjukkan bahwa ruang akademik tetap menjadi garda depan dalam menghadapi transformasi besar dalam hubungan antara kekuasaan, media, dan demokrasi. UNDIP melalui forum semacam ini berupaya membangun kesadaran kritis terhadap cara teknologi platform membentuk masa depan politik dan masyarakat.