Bengkulu, SUARAPEMBARUAN-Gubernur Bengkulu Helmi Hasan tegas melarang semua jenjang pendidikan di Bengkulu untuk menggelar acara wisuda dan studi tour. Keputusan ini diambil setelah pihaknya banyaknya keluhan dari orang tua siswa yang merasa terbebani dengan biaya tambahan untuk kegiatan tersebut.
Melalui pernyataan resminya yang diunggah di akun TikTok pribadinya, Helmi Hasan menegaskan, kepala dinas pendidikan dan kepala sekolah, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK, tidak diperkenankan mengadakan studi tour maupun wisuda yang berpotensi menjadi beban ekonomi bagi orang tua murid.
"Saya meminta seluruh kepala dinas dan kepala sekolah di Provinsi Bengkulu untuk tidak lagi mengadakan studytour maupun wisuda yang membebani orang tua murid," ujar Helmi Hasan yang saat ini masih menghadiri Retret Magelang di Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).
Baca Juga: Pembekalan Kepala Daerah 2025, Bupati Kaur Terus Semangat Perkuat Kometmen Majukan Daerah
Keputusan ini diambil sebagai tanggapan atas banyaknya laporan dari wali murid yang merasa keberatan dengan biaya studytour dan wisuda yang dinilai tidak esensial.
Dalam beberapa tahun terakhir, tren perjalanan wisata edukatif dan acara wisuda semakin marak dilakukan oleh sekolah-sekolah di berbagai jenjang pendidikan.
Namun, alih-alih menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi siswa, kegiatan tersebut justru membebani finansial orang tua. Banyak wali murid mengeluhkan biaya yang harus dikeluarkan, mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga berbagai keperluan tambahan lainnya.
"Bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi, pengeluaran tersebut menjadi tekanan yang tidak perlu," ujar Gubernur Helmi Hasan.
Baca Juga: Meski Efisiensi Anggaran, Pemprov Bengkulu Tetap Prioritaskan Perbaikan Jalan dan Jembatan
Pemerintah Provinsi Bengkulu menilai bahwa pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama tanpa adanya tekanan finansial dari kegiatan yang tidak wajib. Oleh karena itu, kebijakan pelarangan ini diambil untuk memastikan bahwa pendidikan tetap inklusif dan tidak menambah beban bagi wali murid.
Helmi Hasan berharap kebijakan ini dapat dipahami dan didukung oleh seluruh pihak, termasuk kepala sekolah, guru, hingga komite sekolah. Menurutnya, sistem pendidikan seharusnya lebih fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran ketimbang menyelenggarakan kegiatan yang justru menciptakan kesenjangan ekonomi di antara siswa.
Langkah ini juga sejalan dengan prinsip pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan. Dalam beberapa kasus, siswa dari keluarga kurang mampu terpaksa tidak mengikuti studytour atau wisuda karena keterbatasan biaya. Hal ini berpotensi menimbulkan perasaan terasing dan ketidakadilan di lingkungan sekolah.
Baca Juga: Jusuf Kalla Jamin Ketersediaan Darah di Bulan Ramadhan
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan tidak ada lagi siswa yang merasa tertinggal hanya karena kondisi ekonomi keluarganya. Selain itu, sekolah diimbau untuk lebih kreatif dalam menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan pengalaman belajar tanpa harus membebani orang tua dengan biaya tambahan.
