Kebijakan Penghematan BBM dari Sisi Transportasi

Oleh: Bram Hertasning

Kebijakan penghematan BBM yang telah dirumuskan pada dasarnya sudah berada di jalur yang tepat, terutama karena sektor transportasi memang menjadi kontributor terbesar dalam konsumsi BBM nasional. Pendekatan yang digunakan, mulai dari pengendalian permintaan, efisiensi operasional, hingga dorongan transisi energi, sudah cukup komprehensif di atas kertas.Baca Juga: Mathius Fakhiri Berkomitmen Majukan Olahraga di Papua, Erick Thohir Beri Apresiasi Tinggi

Namun, jika dilihat dari perspektif transportasi, efektivitas kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh kedalaman implementasi dan konsistensi pengawasan di lapangan. Langkah seperti pembatasan kendaraan dinas dan efisiensi perjalanan dinas memang secara langsung menurunkan aktivitas perjalanan berbasis kendaraan bermotor. Akan tetapi, kontribusinya terhadap total konsumsi BBM nasional relatif terbatas, karena porsi terbesar tetap berasal dari mobilitas masyarakat umum dan angkutan logistik.

Pembatasan BBM bersubsidi merupakan instrumen penting untuk mengendalikan konsumsi. Namun, tanpa diiringi penyediaan alternatif transportasi yang efisien, kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak lanjutan berupa kenaikan biaya logistik dan tekanan inflasi. Sementara itu, kebijakan pengalihan ke kendaraan listrik sudah berada pada jalur yang tepat, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan pada aspek infrastruktur dan keterjangkauan harga.Baca Juga: Pompa Ramah Lingkungan untuk Pekalongan: Kolaborasi UNDIP dan Mitra Belanda Hadirkan Solusi Energi Surya

Program berbasis perubahan perilaku seperti car free day dan penggunaan sepeda memiliki nilai positif, tetapi skalanya masih terbatas dan belum terintegrasi dalam sistem transportasi perkotaan secara luas.

Secara keseluruhan, masih terdapat beberapa kesenjangan utama dalam kebijakan yang ada, yaitu belum adanya intervensi signifikan pada angkutan umum sebagai tulang punggung mobilitas massal, minimnya efisiensi pada sektor angkutan logistik sebagai pengguna utama BBM jenis solar, terbatasnya integrasi antara kebijakan energi dan perencanaan transportasi wilayah, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam manajemen lalu lintas.Baca Juga: The People’s Cafe Hadir di Semarang, Destinasi Kuliner Nusantara Makin Semarak

Untuk meningkatkan dampak penghematan BBM, diperlukan penguatan kebijakan pada sektor transportasi. Percepatan pengembangan transportasi publik massal menjadi langkah utama melalui peningkatan kapasitas, kualitas layanan, dan keterjangkauan. Peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum merupakan cara paling efektif dalam menurunkan konsumsi BBM secara signifikan.

Reformasi angkutan logistik juga perlu dilakukan melalui konsolidasi muatan, penggunaan moda yang lebih efisien seperti kereta api dan angkutan laut, serta digitalisasi sistem logistik untuk mengurangi perjalanan kosong. Kebijakan manajemen permintaan transportasi seperti pembatasan kendaraan berbasis waktu atau wilayah, tarif kemacetan, dan pengaturan parkir perlu diperluas untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi.Baca Juga: Tokoh Masyarakat Arso Timur Serukan Persatuan dan Stabilitas Keamanan

Pengembangan infrastruktur non-motorized transport seperti jalur sepeda dan pedestrian yang aman dan terintegrasi akan mendorong perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan. Di sisi lain, percepatan elektrifikasi transportasi perlu difokuskan tidak hanya pada kendaraan pribadi, tetapi juga pada bus perkotaan, angkutan barang jarak pendek, dan kendaraan operasional pemerintah.
Optimalisasi teknologi melalui penerapan Intelligent Transport System (ITS), sinkronisasi lampu lalu lintas, dan pemanfaatan data lalu lintas secara real-time dapat mengurangi kemacetan yang berdampak langsung pada penurunan konsumsi BBM.

Pengadaan kendaraan dalam skala besar untuk MBG menunjukkan bahwa anggaran dapat dimobilisasi dengan cepat, sistem pengadaan dapat dipercepat, dan industri dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar. Dengan demikian, tidak terdapat hambatan teknis yang signifikan untuk mereplikasi pendekatan tersebut pada pengadaan bus listrik, bus BRT, maupun moda transportasi publik lainnya.Baca Juga: SIG Tancap Gas ke Afrika: Ekspor Perdana 45 Ribu Ton Klinker ke Mauritania

Urgensi penguatan angkutan umum semakin tinggi jika dikaitkan dengan dinamika geopolitik global. Ketegangan di kawasan Iran yang berdampak pada stabilitas Selat Hormuz sebagai jalur distribusi sekitar 20 persen pasokan minyak dunia berpotensi mendorong kenaikan harga minyak global. Dengan kondisi Indonesia yang masih mengimpor sekitar 700 ribu barel per hari, setiap kenaikan harga minyak akan berdampak langsung pada beban subsidi dan kompensasi energi dalam APBN.

Dalam konteks tersebut, pengalihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum menjadi langkah mitigasi yang paling cepat dan efektif. Satu unit bus berkapasitas sekitar 40 orang dapat menggantikan puluhan kendaraan pribadi dan secara signifikan menekan konsumsi BBM harian.Baca Juga: Pemprov Bengkulu Perkuat Strategi PAD Sektor Sawit dan Migas

Meskipun demikian, pengembangan angkutan umum tidak hanya bergantung pada pengadaan kendaraan. Diperlukan dukungan kelembagaan dan sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur seperti halte, jalur khusus, depo, serta fasilitas pengisian energi, keberlanjutan pembiayaan operasional melalui skema subsidi, serta upaya perubahan perilaku masyarakat agar beralih menggunakan transportasi publik.

Sebagai langkah strategis, pemerintah dapat mereplikasi pendekatan percepatan yang digunakan dalam program MBG ke sektor transportasi, antara lain melalui penetapan sebagai proyek strategis nasional, penguatan keterlibatan industri dalam negeri, penerapan skema buy the service untuk mempercepat implementasi, serta pengalihan sebagian subsidi BBM ke subsidi operasional angkutan umum.Baca Juga: Rem Blong di Turunan Silayur, Truk Kontainer Picu Karambol di Ngaliyan

Secara keseluruhan, kebijakan penghematan BBM telah mengarah pada tujuan yang tepat. Namun, untuk menghasilkan dampak yang signifikan dan berkelanjutan, diperlukan penguatan intervensi struktural di sektor transportasi. Penghematan BBM tidak hanya merupakan upaya jangka pendek, tetapi juga bagian dari transformasi sistem transportasi nasional menuju sistem yang lebih efisien dan berkelanjutan.Baca Juga: RKPD 2027 Bengkulu, Gubernur Helmi Hasan Prioritaskan Infrastruktur dan Kawasan Industri