Dengan kehadiran teknologi cetak terbaru dan partisipasi lintas sektor, Jogja Printing Expo 2026 diharapkan mampu memperkuat ekosistem industri percetakan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Yogyakarta dan Indonesia.
Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (DPD PPGI) DIY, Roni Sugiarto, menegaskan bahwa pameran ini memberikan manfaat besar bagi pelaku usaha percetakan, khususnya dalam mengenalkan teknologi terbaru di bidang grafika serta mendorong kreativitas dan inovasi produk.
Roni mengakui bahwa perkembangan industri percetakan di Yogyakarta menunjukkan dinamika yang beragam. Di satu sisi, masuknya mesin cetak empat warna dan teknologi finishing terbaru menjadi bukti adanya kemajuan. Namun, di sisi lain, banyak usaha percetakan kecil menghadapi kesulitan akibat menurunnya permintaan cetak majalah, buku, dan produk konvensional. Tantangan ini semakin terasa seiring dengan masifnya penerapan kebijakan paperless di lingkungan birokrasi dan pemerintahan. Berbagai instansi pemerintah mulai mengurangi bahkan meninggalkan penggunaan dokumen cetak, surat-menyurat fisik, laporan tahunan, serta publikasi cetak lainnya, yang selama ini menjadi sumber order tetap bagi banyak percetakan kecil dan menengah. Kebijakan yang bertujuan untuk efisiensi dan mengurangi limbah kertas ini berdampak langsung pada berkurangnya volume pesanan produk printing secara signifikan.
“Banyak industri percetakan kecil mengeluh karena order semakin berkurang. Situasi ini membuat mereka kesulitan bertahan, sementara biaya bahan baku terus meningkat. Kami berharap pemerintah dapat memberikan perhatian khusus agar industri kecil tetap hidup dan berkembang,” ujar Roni. Ia menambahkan bahwa meskipun kebijakan paperless dipahami sebagai langkah modernisasi dan ramah lingkungan, dampaknya terhadap sektor percetakan konvensional tidak bisa diabaikan. Peralihan dari dokumen cetak ke digital menghilangkan salah satu pilar utama pendapatan usaha percetakan, terutama yang selama ini bergantung pada proyek-proyek dari instansi pemerintah, sekolah, dan perkantoran.
Ia menambahkan, keberlangsungan usaha percetakan tidak hanya penting bagi pemilik usaha, tetapi juga bagi tenaga kerja yang menggantungkan hidup pada sektor ini. Dengan rata-rata memiliki puluhan karyawan, keberlanjutan industri percetakan kecil menjadi bagian penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Penurunan order akibat kebijakan paperless telah memicu berkurangnya jam kerja, penurunan pendapatan, bahkan ancaman pemutusan hubungan kerja di beberapa tempat.
Roni juga menekankan perlunya solusi konkret dari pemerintah untuk membantu pelaku usaha menghadapi kenaikan harga bahan baku dan tantangan operasional, termasuk dampak dari kebijakan paperless itu sendiri. Ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan program pendampingan diversifikasi usaha, pelatihan alih teknologi ke produk cetak bernilai tambah tinggi seperti kemasan dan promosi, serta membuka peluang kolaborasi dengan sektor lain yang masih membutuhkan produk cetak. Dukungan kebijakan diharapkan mampu menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mendorong inovasi agar industri percetakan tetap relevan di era digital, tanpa harus kehilangan ruang hidup akibat kebijakan yang justru digulirkan oleh pemerintah itu sendiri.
“Kami berharap Jogja Printing Expo menjadi momentum bagi pelaku usaha untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan stakeholder lainnya,” tutupnya.
Dengan adanya pameran ini, PPGI DIY optimistis bahwa industri percetakan di Yogyakarta dapat terus bertahan dan berkembang, terutama melalui dukungan terhadap UMKM grafika yang menjadi tulang punggung sektor kreatif daerah, serta melalui upaya bersama mencari titik keseimbangan antara modernisasi birokrasi dan keberlangsungan usaha percetakan konvensional.