Jakarta, SUARA PEMBARUAN - Sejumlah pelaku usaha angkutan pelayaran mengaku kian tertekan oleh tingginya biaya operasional di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil dan pertumbuhan ekonomi domestik saat ini. Salah satunya dirasakan PT Dharma Lautan Utama (DLU).Baca Juga: Industri Baterai EV Dipercepat, Golkar Nilai Indonesia Kian Mantap Menuju Energi Bersih
Direktur Utama PT DLU, Erwin H Poedjono, menyebut industri pelayaran sangat sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Pada Senin (2/2/2026), nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah tercatat menyentuh Rp16.806,15.
Di saat bersamaan, Kementerian Perhubungan dinilai belum menunjukkan keberpihakan nyata kepada pengusaha swasta yang selama ini menopang mobilitas ekonomi antarpulau. Padahal, operasional kapal harus tetap berjalan meski biaya komponen terus membengkak.Baca Juga: OJK Gaspol Reformasi Pasar Modal, Free Float Naik dan Transparansi Diperketat
Erwin menjelaskan, sekitar 80 persen biaya operasional perusahaan, mulai dari pengadaan suku cadang, perawatan rutin, docking, hingga pemenuhan standar alat keselamatan, mengacu pada kurs Dolar AS. Kondisi ini membuat struktur biaya bersifat tetap dan sulit ditekan.
Meski menghadapi tekanan berat, DLU tetap berkomitmen memberikan layanan terbaik tanpa mengorbankan aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang.Baca Juga: 212 Perusahaan Jepang Tanam Modal di Jatim, Total nilai investasi 5 miliar Dolar AS
Seluruh pelayanan, kata Erwin, tetap mengacu pada standar Undang-Undang Pelayaran dan ketentuan internasional SOLAS sebagai konsekuensi ratifikasi IMO.
“Ketika kurs dolar naik, beban biaya tetap kami melonjak signifikan, termasuk biaya SDM,” ujarnya.Baca Juga: Wagub Sultra Tinjau Fasilitas AFT Haluoleo Pastikan Kesiapan Avtur Jelang Ramadhan
Selain tekanan kurs, Erwin juga menyoroti ketimpangan persaingan usaha. Operator pelayaran milik pemerintah atau BUMN memperoleh subsidi Public Service Obligation (PSO) yang nilainya bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat harga tiket penumpang, serta disesuaikan setiap tahun mengikuti kenaikan biaya. BUMN juga mendapatkan tambahan PMN dan bantuan armada kapal, sementara pelaku swasta harus bertahan secara mandiri.Baca Juga: Hujan Angin Mengamuk 1 Jam Rusak Sejumlah Rumah Warga dan Fasilitas Publik di wilayah Kalasan SMPN2 Kalasan Terdampak Cukup Parah
“Akibatnya, kami kesulitan bersaing karena mereka bisa menetapkan tarif lebih rendah berkat PSO,” ungkapnya.
Mewakili pelayaran swasta, Erwin berharap Kementerian Perhubungan segera mengambil langkah konkret yang berpihak, seperti penurunan biaya PNBP, biaya sandar, sertifikasi, serta keringanan pajak.Baca Juga: Bupati Rachmat Riyanto Lantik 200 PPPK Paruh Waktu Pemkab Bengkulu Tengah
Ia juga meminta agar swasta diberi kesempatan setara mengelola rute perintis bersubsidi yang selama ini didominasi BUMN.
Selain itu, pelaku usaha mengusulkan penambahan fasilitas sandar kapal untuk mengurai antrean trafik yang kerap memicu inefisiensi waktu dan lonjakan konsumsi BBM.Baca Juga: Data Akurat Sensus Ekonomi 2026 jadi Potret Kondisi Ekonomi Daerah
Pemerintah juga diminta segera melakukan pengerukan alur dan dermaga akibat pendangkalan yang berisiko membahayakan keselamatan pelayaran.
“Jika tidak segera dibenahi, kondisi ini akan mengancam keberlanjutan usaha sekaligus kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Erwin.Baca Juga: Sehari Dilantik PPPK Paru Waktu di Pemkab Bengkulu Tengah, Akif Pensiun