OJK Gaspol Reformasi Pasar Modal, Free Float Naik dan Transparansi Diperketat

Jakarta, SUARA PEMBARUAN - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan menegaskan langkah percepatan reformasi pasar modal Indonesia secara menyeluruh melalui delapan rencana aksi strategis. Upaya ini ditujukan untuk memperkuat likuiditas, meningkatkan transparansi, serta menjaga kepercayaan investor, sejalan dengan standar global.Baca Juga: 212 Perusahaan Jepang Tanam Modal di Jatim, Total nilai investasi 5 miliar Dolar AS

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa reformasi ini dirancang sebagai langkah berani dan progresif agar pasar modal Indonesia semakin kredibel dan layak investasi.

Delapan rencana aksi tersebut dibagi ke dalam empat klaster utama: kebijakan free float, transparansi, tata kelola dan penegakan hukum, serta sinergi antar-lembaga.Baca Juga: Wagub Sultra Tinjau Fasilitas AFT Haluoleo Pastikan Kesiapan Avtur Jelang Ramadhan

Salah satu kebijakan kunci adalah peningkatan batas minimum free float emiten menjadi 15 persen dari sebelumnya 7,5 persen, yang akan diterapkan secara bertahap.

Untuk perusahaan yang baru melantai di bursa, ketentuan ini dapat langsung diberlakukan, sementara emiten lama diberikan masa transisi. Kebijakan ini diharapkan menyelaraskan pasar modal Indonesia dengan praktik global.Baca Juga: Hujan Angin Mengamuk 1 Jam Rusak Sejumlah Rumah Warga dan Fasilitas Publik di wilayah Kalasan SMPN2 Kalasan Terdampak Cukup Parah

Selain itu, OJK bersama pemerintah juga mendorong penguatan peran investor institusi domestik dan perluasan basis investor asing, termasuk melalui penyesuaian batas investasi di sektor asuransi dan dana pensiun.

Dari sisi transparansi, OJK akan memperketat keterbukaan data ultimate beneficial owner (UBO) serta afiliasi pemegang saham.Baca Juga: Bupati Rachmat Riyanto Lantik 200 PPPK Paruh Waktu Pemkab Bengkulu Tengah

Penguatan tata kelola juga dilakukan melalui rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia, peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran pasar modal, serta kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi jajaran manajemen emiten.

Di sisi sinergi, OJK akan memperdalam pasar secara terintegrasi bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan stakeholder lainnya.Baca Juga: Data Akurat Sensus Ekonomi 2026 jadi Potret Kondisi Ekonomi Daerah

OJK menegaskan bahwa seluruh langkah ini bertujuan menjaga kepercayaan investor sekaligus memastikan pasar modal Indonesia tumbuh sehat, berintegritas, dan berkelanjutan sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional.*