Jakarta, SUARA PEMBARUAN – Pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menuai sorotan publik setelah menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih mendesak dibanding penciptaan lapangan pekerjaan.Baca Juga: Gudang Motor Bodong di Magelang Digerebek, Puluhan Unit Siap Bongkar Dijual Eceran
Komentar tersebut disampaikan Rachmat dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, pada 22 April 2025. Menurutnya, upaya mengatasi persoalan gizi tidak bisa hanya dilakukan dengan menciptakan pekerjaan semata.Baca Juga: Sindikat Pemalsuan STNK Terbongkar di Pemalang: Mobil Digadaikan, Dicuri Kembali Lewat Kunci Cadangan
"Jadi, kalau ada yang bilang kenapa harus kasih makan, kenapa tidak kasih kerja saja? Itu tidak akan menyelesaikan masalah kekurangan gizi," ujar Rachmat dalam pernyataannya.
Namun, pernyataan tersebut mendapat tanggapan kritis dari Pengamat Ekonomi dan Analis Pasar Modal, Ferry Latuhihin. Dalam siniar bersama akademisi Rhenald Kasali yang tayang pada Senin, 28 April 2025, Ferry menyatakan bahwa menciptakan lapangan kerja seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah.Baca Juga: Pertamina FT Parepare Tanam Pohon Endemik di Kebun Raya Jompie
"Pak Rachmat menyebut MBG lebih penting dari lapangan kerja. Saya jadi heran, karena logika dasarnya terasa kurang tepat," ujar Ferry.
Ferry juga mempertanyakan latar belakang pendidikan sang menteri, mengingat pernyataan tersebut bertolak belakang dengan prinsip umum kebijakan ekonomi global.Baca Juga: Kuasa Hukum Tegaskan Privasi Paula Verhoeven, Bantah Isu Kesehatan yang Beredar
"Di negara manapun, fokus utama pemerintahan adalah menciptakan lapangan kerja. Karena dari situ, masyarakat bisa memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan gizi mereka secara mandiri," lanjutnya.Baca Juga: Kamaluddin Terpilih Aklamasi Pimpin DPP AABI 2025-2030
Pernyataan ini memicu perdebatan publik, dengan sebagian pihak mendukung urgensi program MBG sebagai solusi jangka pendek atas masalah gizi, sementara yang lain menilai bahwa solusi jangka panjang tetap harus berfokus pada ketersediaan pekerjaan yang layak bagi masyarakat.*