Kasus Iring-iringan RI-36 Milik Raffi Ahmad Viral, Di Negara Eroipa Ini Pejabat di Negara Justru Dilarang Punya Mobil Dinas

"Menteri dan anggota parlemen Swedia tidak punya mobil dinas atau sopir pribadi, mereka pergi seperti masyarakat pada umumnya, seperti menaiki kereta api yang penuh sesak," ungkap Joakim Holm, warga negara Swedia pada tahun 2019 lalu.

Di Swedia, hanya perdana menteri yang mempunyai hak istimewa menggunakan mobil dinas dengan pengawalan khusus saat berada di jalan raya.

Para pejabat negara yang kedapatan menyewa taksi pun akan menjadi buah bibir publik di Swedia karena dinilai 'menghabiskan uang negara'.Baca Juga: Debut 8 Menit yang Berharga Bagi Bintang Garuda Marselino Ferdinan di Piala FA Inggris

Warga Swedia: Tak Ada Hak Istimewa Bagi Pejabat Negara

Dalam kesempatan yang sama, Joakim Holm menyebut negaranya tidak menawarkan kemewahan atau hak istimewa bagi para pejabat negara.

"Swedia tidak menawarkan kemewahan atau hak istimewa bagi para pejabat negara," tegas Holm.

Di sisi lain, warga Swedia itu menyebut kesederhanaan yang dilakukan masyarakat yang perlu diikuti oleh pejabat negaranya.

"Sama seperti warga biasa, mereka bisa saja diadili di pengadilan seperti orang lain. Karena kami (warga) yang membayar para pejabat negara," ungkap Holm.Baca Juga: Pemprov Bengkulu Siap Sediakan Akses Pembiayaan UMKM

Pejabat Negara Tinggal Pemukiman Kecil Bukan Kawasan Elite

Lebih jauh terkait kesederhanaan pejabat negara di Swedia, ternyata para menteri hingga anggota parlemennya tinggal di pemukiman kecil bukan di kawasan elite.

"Mereka tinggal di pemukiman kecil, mereka tidak sungkan mencuci dan menyetrika pakaian sendiri di tempat cucian umum," beber Holm dalam kesempatan yang sama.

Terkait hal itu, Holm juga menyebut gaji yang dimiliki para pejabat negara Swedia setara dengan gaji seorang guru di sekolah dasar.

"Gaji seorang pejabat negara tidak jauh dari gaji seorang guru sekolah dasar," terangnya.Baca Juga: Pemkot Gandeng Mahasiswa KKN Atasi Sampah di Kota Bengkulu

Di sisi lain, Holm juga menyoroti keinginan para pejabat negara di Swedia itu bukan tentang seberapa besar keuntungannya, namun lebih untuk mewujudkan keinginan sosial mereka.

"Keinginan mereka (pejabat publik) di dunia politik untuk sosial, tidak masalah tidak memperoleh gaji, mobil dinas, karena hak istimewa hanya untuk perdana menteri," tandasnya.*