Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Herik Kurniawan, minta agar draf RUU itu dicabut karena akan merugikan publik secara luas dan kembali disusun sejak awal dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI), melalui ketua umumnya, Nani Afrida, berpendapat jurnalisme investigatif merupakan strata tertinggi dari karya jurnalistik sehingga jika dilarang, maka akan menghilangkan kualitas jurnalistik.
Penolakan juga disampaikan oleh Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), dan semua konstituen Dewan Pers.*
Artikel Terkait
Setahun Tak Kunjung Terungkap, JMSI: Polisi dan Dewan Pers Tidak Sungguh-sungguh Tangani Kasus Penembakan Rahiman Dani
Hadiri Syukuran Hari Pers Nasional 2024, Mbak Ita Minta Fungsi Pers Berintegritas Terus Diterapkan
Buku Kami Mantan Wartawan Ingatkan Budaya Instan
Jadi Teladan dengan Prestasi dan Dedikasi bagi Kemerdekaan Pers, PWI Berikan Press Card Number One untuk Ketua Umum JMSI
Peringatan Hari Pers Nasional, 11 Tokoh Jawa Tengah Terima HPN Jateng Award 2024
Fiesta Ramadan Bersama Wartawan PWI dari Pusat hingga Daerah