Jakarta, SUARA PEMBARUAN - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global. Konflik yang memanas antara Amerika Serikat dan Iran sejak akhir Februari 2026 mulai memicu lonjakan harga minyak dunia yang berpotensi membebani keuangan negara, termasuk Indonesia.
Pengamat ekonomi Noviardi Ferzi menilai Indonesia menghadapi risiko tekanan fiskal apabila konflik tersebut terus bereskalasi dalam beberapa pekan ke depan. Saat ini harga minyak dunia telah bergerak di kisaran US$77 hingga US$82 per barel, dan berpeluang melonjak hingga menembus US$100 per barel jika situasi geopolitik semakin memburuk.
Salah satu faktor yang dikhawatirkan adalah ancaman penutupan Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang mengalirkan sekitar 20 persen pasokan minyak global. Jika jalur tersebut terganggu, pasokan energi dunia bisa terhambat dan memicu lonjakan harga yang lebih tajam.
Menurut Noviardi, apabila konflik masih berlangsung hingga sekitar 20 hari ke depan dan harga minyak menembus US$100 per barel, dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia akan sangat besar. Pasalnya, asumsi harga minyak dalam RAPBN 2026 hanya dipatok sekitar US$70 per barel.
Ia menjelaskan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 di atas asumsi APBN berpotensi menambah beban subsidi energi sekitar Rp6,7 triliun. Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan kuota subsidi BBM tahun 2026 sebesar 48 juta kiloliter. Rinciannya meliputi Pertalite 29,26 juta KL, Biosolar 18,63 juta KL, serta minyak tanah sebanyak 0,526 juta KL.
Meski kuota tersebut lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, anggaran subsidi energi justru meningkat menjadi Rp105,4 triliun atau naik sekitar 11,2 persen. Kondisi ini menunjukkan ruang fiskal pemerintah semakin terbatas.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah pada dasarnya hanya memiliki dua pilihan kebijakan, yakni menambah beban subsidi atau melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak. Saat ini harga BBM bersubsidi masih dipertahankan, dengan Pertalite dijual Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. Sementara itu, sejumlah BBM non-subsidi seperti Pertamax telah mengalami penyesuaian harga sejak 1 Maret 2026.
Noviardi menilai keputusan pemerintah untuk sementara menahan harga BBM bersubsidi masih cukup rasional. Hal ini karena stok bahan bakar nasional masih relatif aman dalam jangka pendek.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, sebelumnya juga menyampaikan bahwa cadangan BBM nasional diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar 20 hari ke depan. Meski demikian, kondisi tersebut hanya memberikan ruang waktu yang terbatas bagi pemerintah untuk mengambil langkah strategis.
Jika harga minyak bertahan di kisaran US$100 per barel, tambahan beban subsidi energi diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp201 triliun. Bahkan dalam skenario yang lebih ekstrem, ketika harga minyak melonjak hingga US$120 per barel, beban subsidi berpotensi mendekati Rp515 triliun.
Tekanan tersebut bukan hanya berdampak pada fiskal negara, tetapi juga dapat memicu inflasi hingga sekitar 5 persen, melemahkan nilai tukar rupiah, serta memperlebar defisit anggaran.
Karena itu, apabila konflik tidak mereda hingga akhir Maret, pemerintah kemungkinan harus mempertimbangkan penyesuaian harga BBM secara terbatas atau melakukan realokasi anggaran agar stabilitas APBN tetap terjaga.
Meski begitu, untuk saat ini pemerintah dinilai masih memilih pendekatan menjaga stabilitas ekonomi domestik sambil memantau perkembangan situasi geopolitik global. Strateginya adalah menahan harga BBM selama mungkin demi menjaga daya beli masyarakat.
Namun jika eskalasi konflik terus berlanjut tanpa tanda-tanda mereda, opsi penyesuaian harga BBM diperkirakan bisa muncul pada akhir Maret hingga April mendatang.