New York, SUARA PEMBARUAN - Setelah hampir sepuluh tahun Presiden Indonesia tidak tampil di podium Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Presiden Prabowo Subianto akan menjadi pemimpin berikutnya yang berbicara di forum global tersebut.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai kehadiran Prabowo di Sidang Umum ke-80 PBB merupakan bagian dari kesinambungan tradisi diplomasi panjang Indonesia di kancah internasional.
“Ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia yang sangat dinantikan, sebab hampir 10 tahun terakhir tidak ada Presiden RI yang hadir langsung di sidang PBB,” ujar Puan di Jakarta, Senin, 22 September 2025.
Prabowo diketahui sudah tiba di New York, Amerika Serikat, sejak Sabtu, 20 September 2025. Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Presiden dijadwalkan menyampaikan pidato pada sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB, Selasa, 23 September 2025, dengan urutan ketiga setelah Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dan Presiden AS Donald Trump.
Publik kini menantikan isi pidato Prabowo, termasuk kemungkinan membahas dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina, isu yang kerap disuarakan RI di berbagai forum internasional.
Sejarah mencatat, tradisi pidato presiden Indonesia di PBB dimulai pada 30 September 1960 ketika Presiden Soekarno menyampaikan orasi berjudul To Build the World Anew (Membangun Dunia Kembali). Bung Karno kala itu menolak kolonialisme serta mengusulkan Pancasila sebagai alternatif ideologi dunia. Pidato tersebut kemudian diakui UNESCO sebagai Memory of the World pada 2023.
Presiden Soeharto dua kali tampil di PBB, yakni pada 1992 dengan “Pesan Jakarta” mewakili Gerakan Non-Blok, serta pada 1995 bertepatan dengan 50 tahun berdirinya PBB. Sementara Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, menyuarakan perlunya reformasi PBB dalam pidatonya pada 2001 dan 2003.
Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi yang paling sering berpidato di forum tersebut. Sepanjang masa pemerintahannya (2004–2014), ia tercatat enam kali tampil, mengangkat tema perdamaian, diplomasi multilateral, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan.
Kini, pada September 2025, giliran Presiden Prabowo menorehkan babak baru dalam sejarah diplomasi Indonesia di PBB. Pertanyaannya, apakah ia akan mengulang isu klasik seperti Palestina dan reformasi PBB, atau membawa arah baru visi Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik global. Yang pasti, pidato tersebut akan memperpanjang jejak diplomasi RI di panggung dunia sejak era Presiden Soekarno.