Mereka juga meminta koordinasi lintas komisi, khususnya dengan Komisi II DPR RI serta Panitia Khusus Penyelesaian Konflik Agraria, guna mencegah berulangnya kriminalisasi, kekerasan, dan perampasan tanah rakyat.
Mereka juga meminta koordinasi lintas komisi, khususnya dengan Komisi II DPR RI serta Panitia Khusus Penyelesaian Konflik Agraria, guna mencegah berulangnya kriminalisasi, kekerasan, dan perampasan tanah rakyat.
