Biaya Whoosh Membengkak Berkali Lipat dibanding di China

Jakarta, SUARA PEMBARUAN - Isu dugaan penyimpangan dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali menjadi sorotan publik. Proyek ambisius yang semula digadang sebagai simbol kemajuan transportasi nasional itu kini diselimuti pertanyaan besar terkait transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran.

Kecurigaan muncul setelah pengamat ekonomi Prof. Anthony Budiawan menyoroti lonjakan biaya pembangunan yang dinilai tak wajar. Menurutnya, pembengkakan anggaran hingga mencapai ratusan triliun rupiah mengindikasikan adanya persoalan serius yang perlu diselidiki lebih jauh.

“Harus ditelusuri kenapa proyek ini bisa dua kali lipat lebih mahal dibandingkan yang dikerjakan di Tiongkok,” ujar Anthony dalam siniar Forum Keadilan di kanal YouTube, Senin, 20 Oktober 2025.

Anthony juga mengungkap keanehan dalam proses awal tender. Ia menyebut keterlibatan Jepang yang sempat ikut serta lalu mundur karena permintaan jaminan pemerintah justru bisa menjadi cara untuk menaikkan harga proyek agar tampak wajar di mata publik.

Pernyataan Anthony itu kemudian menjadi bahan diskusi hangat di berbagai forum. Salah satunya dibahas dalam siniar Mahfud MD Official pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai pernyataan soal dugaan mark up patut diperhatikan secara hukum.

“Kalau benar ada dugaan penggelembungan biaya, tentu harus diselidiki. Dan menurut saya, KPK tidak perlu menunggu laporan resmi untuk mulai bekerja,” tegas Mahfud.

Ia menilai, langkah proaktif KPK penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana publik dalam proyek raksasa tersebut benar-benar akuntabel dan bebas dari penyimpangan.

Lonjakan Biaya dan Perbedaan Bunga Pinjaman

Moderator diskusi, Rizal Mustary, juga memaparkan sejumlah data yang dinilai mencurigakan. Berdasarkan perhitungan, biaya proyek yang semula diperkirakan 5,5 miliar dolar AS kini melonjak menjadi 7,22 miliar dolar AS, atau sekitar Rp118 triliun.

Anthony menilai, lonjakan tersebut bukan hanya akibat dari biaya konstruksi, melainkan juga karena faktor pembiayaan yang tidak efisien. Ia menyoroti selisih bunga pinjaman yang signifikan antara tawaran Jepang dan Tiongkok.
“Pinjaman Jepang hanya berbunga 0,1 persen per tahun, sedangkan dari China mencapai 2 persen per tahun—atau 20 kali lipat lebih tinggi,” ungkap Rizal mengutip Anthony.

Perbedaan itu disebut menjadi salah satu penyebab utama membengkaknya biaya pembangunan, sekaligus menimbulkan pertanyaan soal keputusan pemilihan mitra pendanaan.

Mahfud MD kemudian menegaskan bahwa transparansi kontrak dan penggunaan dana publik harus dibuka secara jelas kepada masyarakat. Ia bahkan mempertanyakan sejauh mana DPR memiliki akses terhadap dokumen kontrak proyek tersebut.

“Saya rasa KPK perlu langsung turun tangan, tidak perlu menunggu laporan. Kalau pun butuh informasi, panggil saja pihak yang terkait,” tegasnya.