“Kalau ingin PRPP hidup dan ramai kegiatan, ya semua harus ikut mengampanyekan dan mendukung. Bukan hanya pemerintah provinsi, tapi juga DPRD dan pemerintah kabupaten/kota,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Tietha juga menyoroti pentingnya evaluasi kedisiplinan ASN dan tenaga P3K, menyusul mencuatnya kasus dugaan absensi fiktif di lingkungan pemerintahan. Sebagai mitra kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Komisi A DPRD Jateng, kata dia, terus mendorong penertiban sistem absensi dan penguatan kedisiplinan aparatur agar pelayanan publik tidak terganggu.
Ia mengungkapkan, Komisi A saat ini tengah menggodok rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pelayanan publik melalui forum group discussion (FGD) bersama sejumlah dinas dan pihak terkait. Raperda tersebut diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat standar pelayanan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Bagaimana masyarakat bisa mendapat pelayanan yang baik kalau jam kerja belum selesai tapi pelayanan sudah longgar? Ini yang sedang kami benahi. Harapannya, raperda pelayanan publik ini bisa segera diketuk dan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan yang profesional,” ujar Tietha.
Ia berharap seluruh upaya tersebut—baik perlindungan korban kekerasan seksual, pembenahan aset daerah, maupun penguatan disiplin ASN—dapat berjalan beriringan demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik sekaligus menghadirkan rasa aman bagi masyarakat Jawa Tengah.*