Cirebon, SUARA PEMBARUAN – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati, menjadi sorotan publik setelah komentar yang dianggap tidak pantas terhadap seorang peserta demonstrasi viral di media sosial. Komentar tersebut memicu kritik luas karena dinilai mengandung unsur body shaming dan tidak mencerminkan sikap seorang pejabat publik.
Polemik bermula dari unggahan yang beredar di media sosial terkait aksi demonstrasi penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di depan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon pada 15 Juni 2026. Dalam kolom komentar sebuah unggahan, akun Instagram yang diketahui milik Nana Kencanawati menuliskan kalimat yang menyebut seorang peserta aksi dengan istilah “gembrot”.
Komentar itu dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial dan memancing reaksi dari masyarakat. Banyak warganet menilai pernyataan tersebut tidak etis, terlebih disampaikan oleh seorang pejabat yang seharusnya memberikan teladan dalam berkomunikasi di ruang publik.
Sejumlah pihak juga menyoroti penggunaan istilah yang merujuk pada bentuk tubuh seseorang. Mereka menilai komentar tersebut dapat dianggap sebagai tindakan merendahkan atau mempermalukan orang lain berdasarkan kondisi fisiknya.
Setelah menuai kritik luas, Nana Kencanawati akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Dalam pernyataannya, ia meminta maaf kepada perempuan yang menjadi sasaran komentar tersebut, keluarga yang bersangkutan, serta masyarakat yang merasa tersinggung atas peristiwa itu.
Nana mengakui bahwa komentar yang muncul melalui akun media sosialnya tidak tepat dan tidak mencerminkan sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang pejabat publik.
Menurutnya, unggahan tersebut telah menimbulkan ketidaknyamanan dan ketersinggungan di tengah masyarakat. Karena itu, ia menyampaikan penyesalan atas kegaduhan yang terjadi akibat komentar tersebut.
Dalam klarifikasinya, Nana juga menjelaskan bahwa akun Instagram pribadinya saat itu sedang digunakan oleh tim media yang membantu mengelola aktivitas digitalnya. Ia menyebut komentar tersebut ditulis secara spontan oleh anggota tim yang memiliki akses ke akun tersebut.
Nana mengaku baru mengetahui viralnya komentar tersebut setelah menerima banyak telepon dan pesan dari berbagai pihak pada malam hari. Ia menyatakan tidak langsung menyadari perbincangan yang berkembang karena keterbatasannya dalam menggunakan teknologi dan media sosial.
Menurutnya, tim media yang membantu pengelolaan akun berada di Kota Cirebon, sehingga ia baru dapat melihat langsung unggahan dan reaksi publik setelah ramai diperbincangkan.
Meski telah memberikan penjelasan mengenai penggunaan akun oleh tim media, klarifikasi tersebut tetap memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian warganet menilai seorang pejabat publik tetap harus bertanggung jawab atas seluruh aktivitas yang terjadi melalui akun resmi yang digunakan atas namanya.
Kasus ini kembali menjadi pengingat mengenai pentingnya etika komunikasi di ruang digital, terutama bagi pejabat publik yang memiliki posisi strategis dan menjadi sorotan masyarakat. Banyak pihak berharap peristiwa tersebut dapat menjadi pelajaran agar penggunaan media sosial dilakukan secara lebih bijak, profesional, dan bertanggung jawab.