Jakarta, SUARA PEMBARUAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama sekitar satu setengah tahun masih menjadi bahan perdebatan di tengah masyarakat. Berbagai kritik muncul, mulai dari kualitas makanan, efektivitas pemenuhan gizi, hingga besarnya anggaran negara yang digunakan untuk menjalankan program tersebut.
CEO Promedia Group, Agus Sulistriyono, menilai polemik yang terus berulang menunjukkan perlunya penyesuaian konsep dan narasi program. Menurutnya, MBG sebaiknya tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai program perbaikan gizi, melainkan sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja dan penggerak ekonomi masyarakat.
Agus mengatakan, selama ini perdebatan publik kerap terfokus pada kandungan gizi makanan yang disajikan karena pemerintah menempatkan program tersebut sebagai intervensi pemenuhan gizi. Padahal, menurutnya, dampak ekonomi yang dihasilkan dari program ini justru sangat besar dan layak menjadi fokus utama.
“Program ini memiliki potensi besar untuk membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah. Jika narasinya lebih diarahkan ke sana, perdebatan soal standar gizi tidak akan terlalu mendominasi,” ujarnya, Rabu (17/6/2026).
Ia berpendapat bahwa apabila tujuan utama program adalah pencegahan stunting dan peningkatan gizi masyarakat, maka sasaran penerima manfaat semestinya lebih difokuskan kepada kelompok rentan seperti ibu hamil dan keluarga berpenghasilan rendah.
Selain itu, Agus juga menyoroti penggunaan istilah “gratis” dalam nama program. Menurutnya, istilah tersebut sering menimbulkan perdebatan karena pendanaan program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari uang rakyat.
Tak hanya soal narasi, Agus juga mengusulkan perubahan pada sistem pengelolaan dapur MBG. Ia menilai model dapur besar melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membutuhkan investasi yang terlalu tinggi sehingga sulit dijangkau pelaku usaha kecil dan menengah.
Saat ini satu dapur SPPG dirancang melayani sekitar 3.000 hingga 3.500 porsi makanan per hari. Konsep tersebut memerlukan bangunan besar, peralatan lengkap, serta modal yang tidak sedikit.
Menurut Agus, kondisi itu menyebabkan pengelolaan dapur lebih banyak diakses oleh pihak yang memiliki modal besar, sementara UMKM, katering rumahan, hingga kantin sekolah kesulitan berpartisipasi.
Sebagai alternatif, ia mengusulkan pembentukan dapur skala kecil yang lebih dekat dengan masyarakat. Dapur tersebut bisa melayani maksimal 500 porsi per hari sehingga membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat.
Agus bahkan mengusulkan agar konsep SPPG diubah menjadi model “Katering Warga” atau “Dapur Nusantara” yang tersebar di berbagai wilayah. Dengan pendekatan ini, satu dapur besar dapat dipecah menjadi beberapa dapur kecil yang lebih mudah dikelola oleh masyarakat.
Menurutnya, semakin banyak titik dapur yang beroperasi, semakin besar pula peluang terciptanya lapangan kerja baru dan meningkatnya perputaran ekonomi di tingkat daerah.
Selain pengelolaan dapur, Agus juga mendorong penataan ulang kelompok penerima manfaat program MBG. Ia menilai program tersebut lebih tepat diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari.